Butur, Trimediasultra.com – BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Buton Utara (Butur) memperkuat standar pelayanan publik melalui beberapa cara, seperti dengan menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) untuk merevisi standar tersebut. Guna menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
Selain itu, BPS juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengikuti sosialisasi Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) dan standar internasional seperti ISO.
FGD yang berlangsung di Kantor BPS Butur ini menghadirkan berbagai peserta eksternal, antara lain perwakilan dari Dinas Kominfo, Bappeda Butur, akademisi, tokoh masyarakat, KNPI, mahasiswa, hingga insan media.
Pelayanan publik di BPS Butur dilaksanakan melalui Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST), yang mencakup layanan perpustakaan fisik, konsultasi statistik, serta pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. Setiap jenis pelayanan tersebut dijalankan berdasarkan standar yang menjadi tolok ukur kualitas layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Evaluasi terhadap standar pelayanan dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan kapasitas penyelenggara, kebutuhan masyarakat pengguna layanan, serta kondisi lingkungan yang terus berkembang.
Kepala BPS Butur, Suharjufito Endo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini menjadi forum penting untuk menjaring berbagai pandangan dan masukan dari para peserta sekaligus pengguna layanan.
“FGD ini kami harapkan menjadi sarana yang efektif untuk menggali informasi lebih mendalam serta memahami perspektif dari berbagai pihak,” ujar Suharjufito, Selasa 29 April 2025.
Selama sesi diskusi, para peserta aktif memberikan masukan dan saran terkait peningkatan kualitas layanan. Semua tanggapan ditanggapi positif oleh pihak BPS Butur sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.
“Saya kira hasil diskusi ini melampaui ekspektasi kami. Terima kasih atas seluruh masukan dan saran yang telah disampaikan,” tambah Suharjufito.
Selanjutnya, hasil dari FGD ini akan dirumuskan menjadi draf naskah Standar Pelayanan Publik Unit PST BPS Butur. Draf tersebut kemudian akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPS Butur dan dipublikasikan secara terbuka melalui kanal media sosial resmi BPS Butur.(Adm/M2).
