ButonUtara,Trimediasultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, yang berlangsung di Ruang Sidang Dewan, Senin, 6 April 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Butur, Afirudin Mathara mengawali dengan ungkapan syukur serta ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh peserta rapat, seraya menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.
“LKPJ ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah capaian indikator makro sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Buton Utara tercatat sebesar 3,55 persen, melambat dibanding tahun 2024 yang mencapai 3,68 persen. Perlambatan ini disebut sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas pada perputaran ekonomi di daerah.
Namun demikian, sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat hingga mencapai 71,29 pada 2025. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 13,22 persen, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan, dengan Gini Rasio turun menjadi 0,314. Tingkat pengangguran terbuka pun relatif terkendali di angka 1,98 persen.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 98,17 persen dari target sebesar Rp843,2 miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah juga tergolong tinggi, dengan belanja operasi mencapai 96,89 persen dan belanja modal sebesar 86,57 persen.
Pemerintah daerah juga mencatat realisasi belanja tak terduga sebesar 76,40 persen. Adapun pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari SILPA serta pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman.
Meski secara umum pengelolaan keuangan dinilai masih terkendali, Bupati mengingatkan adanya tantangan ke depan, terutama terkait fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi mempengaruhi kapasitas fiskal daerah.
Afirudin menyampaikan tema pembangunan tahun 2025 mengusung “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, yang dijabarkan dalam empat prioritas utama:
1. Pemerataan dan pemantapan infrastruktur
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Untuk menjaga stabilitas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah menegaskan pentingnya kebijakan prioritas dan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Bupati Afirudin, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kami menyadari masih ada target yang belum tercapai. Karena itu, diperlukan kerja bersama untuk mewujudkan Buton Utara yang amanah, maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya.
Dokumen LKPJ selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh DPRD bersama perangkat daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.(Adm).
