Buton Utara, TrimediaSultra.com – DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, merespons desakan LSM Perisai DPD Butur agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan dan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tingkat pengecer.
Anggota DPRD Butur, Muhammad Sairman Sahadia, yang mewakili Ketua DPRD Butur, Hasrianti Ali, mengapresiasi kritik dan masukan yang disampaikan Ketua LSM Perisai DPD Butur, Alwin Hidayat, terkait fungsi pengawasan legislatif terhadap persoalan distribusi BBM.
Menurut Sairman, DPRD turut prihatin atas kondisi yang meresahkan masyarakat tersebut. Ia mengakui bahwa kelangkaan dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer menjadi persoalan yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga.
“Secara umum, sebagai wakil rakyat, tentu kami juga prihatin dengan kondisi yang terjadi ini,” ujar Sairman, Sabtu (24/10/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Butur itu menjelaskan, sejumlah upaya pengawasan dan pencegahan sebelumnya telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui instansi terkait, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Ia juga menyebut, pimpinan DPRD Butur sebelumnya pernah menyoroti persoalan BBM tersebut melalui pemberitaan media. Meski demikian, menurutnya, persoalan ini masih membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui koordinasi lintas instansi.
Sairman menegaskan, DPRD perlu membahas persoalan tersebut secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama pengelola SPBU dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Saya kira masalah BBM ini juga secara langsung kita rasakan semua, baik dampak kelangkaan maupun permainan harga di tingkat pengecer. Karena itu, perlu kita melakukan RDP dengan beberapa pihak terkait, termasuk SPBU, untuk membicarakan secara terang benderang persoalan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang telah meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, pimpinan DPRD Butur sebenarnya telah merencanakan pembahasan persoalan tersebut bersama pihak-pihak berkepentingan sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Desakan LSM Perisai, lanjut Sairman, diharapkan dapat mempercepat realisasi agenda RDP tersebut agar persoalan distribusi BBM bersubsidi segera mendapatkan kejelasan.
“Saya berharap desakan LSM Perisai ini bisa mempercepat agenda hearing. Semampu kami, kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Sairman juga menyatakan akan mendorong pimpinan DPRD Butur agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut bersama komisi terkait.
“Insyaallah, kami juga akan meminta dan mendesak langsung pimpinan DPRD agar bisa mengatensi persoalan ini bersama komisi terkait di DPRD,” ujarnya.
Rencana RDP tersebut diharapkan menjadi ruang untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan BBM, mekanisme distribusi di SPBU, serta dugaan praktik pelangsiran dan tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer.
Sebelumnya, LSM Perisai DPD Butur mendesak DPRD segera menggelar RDP dengan memanggil pengelola SPBU dan instansi terkait. Desakan itu muncul setelah harga Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan mencapai Rp30.000 per botol ukuran 1,5 liter, bahkan Rp35.000 hingga Rp40.000 di sejumlah titik.
Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut konkret dari DPRD Butur. Selain memastikan rencana RDP benar-benar direalisasikan, langkah pengawasan lanjutan diperlukan untuk mengungkap penyebab kelangkaan, memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan, dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.(Adm/M2).
