DPRD Butur Soroti Pengelolaan Pariwisata dan Target Penyelesaian Perda

57
Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Butur yang berlangsung di ruang rapat Bapemperda.
Advertisement

Buton Utara, TrimediaSultra.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, menyoroti pengelolaan sektor pariwisata serta mendesak pemerintah daerah mempercepat penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang menjadi prioritas.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Butur yang berlangsung di ruang rapat Bapemperda, Senin (2/11/2026).

Anggota DPRD Butur, Mazlin, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata tidak hanya berfokus pada promosi destinasi wisata, tetapi terlebih dahulu memastikan tersedianya wadah kelembagaan dan sistem pengelolaan pariwisata yang jelas.

Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan memasang papan penanda atau memperkenalkan objek wisata. Pemerintah harus memastikan destinasi yang dimiliki daerah benar-benar dikelola dan mampu menarik kunjungan wisatawan.

“Pastikan dulu kita punya wadah pariwisata di Butur ini. Jangan hanya memasang tanda-tanda besar pariwisata, tetapi tempat wisata yang dimiliki pemerintah dan sudah terkelola dengan baik belum ada yang bisa kita tunjukkan,” tegas Mazlin.

Ia menilai, pengembangan pariwisata harus didukung kesiapan destinasi, pengelola, serta keterlibatan berbagai pihak. Bahkan, menurutnya, sektor pariwisata harus mampu menarik wisatawan mancanegara, sehingga perputaran ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata ikut bergerak.

Mazlin juga mempertanyakan sejauh mana progres penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata. Ia meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai status dan pengelolaan aset maupun lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Mazlin juga mempertanyakan sejauh mana progres penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Buton Utara, La Ode Ahmad Ready Putra menjelaskan bahwa penerapan tanda daftar usaha pariwisata saat ini telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Karena itu, sejumlah daerah menyesuaikan proses perizinan dengan ketentuan yang berlaku melalui sistem tersebut.

Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana revisi dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari arah pengembangan sektor pariwisata ke depan.

Sementara itu, Ketua Bampemperda DPRD Butur, Muhammad Sairman Sahadia, menyinggung kemungkinan pengajuan Ranperda tambahan agar dapat dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah.

Ia meminta agar rencana pengajuan tersebut segera dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD dan dilengkapi dokumen administrasi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Di sisi lain, anggota DPRD Butur, Darwin Kunu, menekankan pentingnya penetapan skala prioritas legislasi untuk tahun 2026 dan 2027. Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD memiliki kesepahaman mengenai Ranperda yang harus diselesaikan tahun ini maupun yang menjadi target tahun berikutnya.

Menurut Darwin, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan Ranperda yang memiliki urgensi tinggi dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak yang telah dijadwalkan menghadiri pembahasan Ranperda dapat hadir sehingga proses finalisasi tidak kembali tertunda.

Muhammad Sairman Sahadia Ketua Bampemperda DPRD Buton Utara.

“Kalau memang sudah diputuskan untuk diselesaikan, maka harus benar-benar dikerjakan. Jangan sampai kita mengulang kejadian sebelumnya, ketika pembahasan tidak berjalan maksimal karena pihak-pihak terkait tidak hadir,” ujarnya.

Darwin turut menyoroti sejumlah persoalan regulasi yang berkaitan dengan tata ruang, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta persoalan lain yang membutuhkan kepastian hukum.

Ia meminta agar seluruh Ranperda prioritas didukung data yang lengkap dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya.

Rapat Bapemperda tersebut menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan agenda legislasi, sekaligus memastikan produk hukum yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Buton Utara,” pungkasnya.(Adm/M1). 

Facebook Comments Box