Haroano Ta’u di Wasalabose Memanas, Warga Blokir Akses Benteng dan Duduki Baruga

188
Warga Blokir akses masuk benteng Keraton Kulisusu.
Advertisement

Buton Utara, TrimediaSultra.com – Polemik pelaksanaan Haroano Ta’u di Desa Wasalabose, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur), semakin memanas. Penolakan masyarakat terhadap ritual adat yang digagas Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu berujung aksi pemblokiran akses masuk kawasan Benteng Keraton Kulisusu, Kamis (5/11/2026).

Pantauan trimediasultra.com, ketegangan terjadi di tengah perdebatan panjang mengenai legitimasi pelaksanaan Haroano Ta’u yang dinilai masyarakat Wasalabose telah dilaksanakan pada 8 Oktober 2026.

Tidak hanya memblokir akses masuk kawasan benteng, sejumlah warga yang didominasi kaum ibu juga memasuki lingkungan masjid dan menduduki Baruga Sara Bharata Kulisusu. Aksi tersebut menjadi bentuk penolakan terhadap penggunaan fasilitas adat untuk pelaksanaan ritual pada 5 November 2026.

Situasi sempat diwarnai perdebatan sengit antara masyarakat dan pihak penyelenggara. Penolakan warga berpusat pada dua persoalan utama, yakni perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan Haroano Ta’u dan keberatan atas penggunaan fasilitas adat di kompleks Benteng Kulisusu.

Di tengah ketegangan tersebut, Kapolres Buton Utara, AKBP Ida Bagus Kadhe Suta Astama, turun langsung melakukan mediasi guna meredam situasi.

Mediasi mempertemukan pihak panitia penyelenggara Haroano Ta’u 5 November dengan perwakilan masyarakat Desa Wasalabose. Upaya tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan komunikasi antara kedua pihak.

Warga duduki Baruga Keraton Kulisusu, minta perlakuan yang sama.

Setelah proses mediasi, situasi di lokasi berangsur kondusif. Meski demikian, ketegangan yang sempat terjadi memperlihatkan bahwa persoalan dualisme Sara Bharata Kulisusu belum terselesaikan secara mendasar.

Polemik Haroano Ta’u bukan sekadar perbedaan jadwal pelaksanaan ritual. Persoalan ini menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni legitimasi kelembagaan adat, kewenangan Mansuana, serta hak penggunaan fasilitas budaya yang berada di kawasan Benteng Keraton Kulisusu.

Salah seorang warga yang enggan diaebutkan namanya, mengatakan masyarakat Wasalabose berpegang pada keyakinan bahwa ritual adat yang dilaksanakan pada 8 Oktober merupakan Haroano Ta’u berdasarkan petunjuk Mansuana. Karena itu, mereka mempersoalkan rencana pelaksanaan ritual serupa untuk kedua kalinya dalam tahun yang sama.

Menurutnya, persoalan semakin rumit karena warga juga menuntut perlakuan yang sama dalam penggunaan Baruga dan Raha Bulelenga. Mereka mengungkapkan, ketika melaksanakan ritual pada Oktober lalu, kedua fasilitas adat tersebut tidak dibuka dan tidak diberikan izin untuk digunakan.

Sementara itu, pihak penyelenggara tetap berkeinginan menggunakan Baruga untuk pelaksanaan Haroano Ta’u pada 5 November.

Kapolres Buton Utara AKBP Ida Bagus Kadhe Suta Astama mediasi warga.

Perbedaan kepentingan dan klaim kewenangan tersebut akhirnya menyeret masyarakat ke dalam konflik terbuka di kawasan yang semestinya menjadi simbol persatuan dan pelestarian adat Kulisusu.

Ia menyampaikan  keterlibatan kepolisian memang berhasil meredam ketegangan sementara. Namun, penyelesaian persoalan secara permanen membutuhkan kesepakatan yang melibatkan seluruh pemangku adat dengan mengedepankan sejarah, silsilah, legitimasi, dan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebab, warisan budaya tidak semestinya menjadi sumber perpecahan di antara masyarakat yang memiliki akar sejarah dan adat istiadat yang sama.(Adm/M1). 

Facebook Comments Box