JATI Desak Kejagung Percepat Pemeriksaan Bupati Mubar dalam Dugaan Korupsi Tambang Sultra

151
Desakan tersebut akan disuarakan melalui aksi unjuk rasa Jilid II di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Advertisement

Buton Utara, TrimediaSultra.com  -Jaringan Mahasiswa Pemerhati Tambang Indonesia (JATI) kembali mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengusut tuntas dugaan korupsi sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang disebut-sebut berkaitan dengan jaringan AK.

Desakan tersebut akan disuarakan melalui aksi unjuk rasa Jilid II di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam aksi itu, JATI secara khusus meminta penyidik mempercepat pemanggilan dan pemeriksaan Bupati Muna Barat berinisial DW.

Jenderal Lapangan JATI, Alwin Hidayat, menilai Kejagung perlu segera mendalami dugaan keterkaitan DW dengan perkara tersebut, terutama saat yang bersangkutan menjabat sebagai direktur di dua perusahaan tambang nikel, yakni PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO) pada periode 2019–2023.

Menurut Alwin, posisi DW dalam struktur manajemen kedua perusahaan tersebut perlu menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan di Sultra.

“Dalam aksi Jilid II ini, kami mendesak Kejagung segera mempercepat pemanggilan dan pemeriksaan terhadap DW. Jangan sampai muncul kesan pembiaran, perlindungan, atau tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegas Alwin dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Ia juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menelusuri secara menyeluruh dugaan peran DW, termasuk kemungkinan keterlibatannya dalam pengelolaan maupun aktivitas operasional PT AMI dan PT AMINDO.

Selain itu, JATI menyoroti dugaan aliran dana yang disebut bersumber dari aktivitas pertambangan kedua perusahaan tersebut. Alwin menduga persoalan itu berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sehingga penyidik dinilai perlu menelusuri transaksi keuangan dan kemungkinan penggunaan dana untuk kepentingan politik.

JATI juga mengaitkan dugaan aliran dana tersebut dengan dinamika politik Pilkada Muna Barat 2024, termasuk dugaan pembiayaan dan pengamanan rekomendasi partai politik yang disebut berkaitan dengan terbentuknya skenario pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.

Namun, dugaan aliran dana dan keterkaitannya dengan kepentingan politik tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan dan penelusuran transaksi keuangan oleh aparat penegak hukum.

“Penyidik harus melakukan asset tracing secara menyeluruh. Jika ditemukan bukti yang sah, aset maupun rekening yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan harus ditindak sesuai ketentuan hukum,” ujar Alwin.

Ia menegaskan, JATI akan mengerahkan massa yang lebih besar dalam aksi Jilid II sebagai bentuk tekanan publik agar Kejagung serius mengusut dugaan korupsi pertambangan di Sultra tanpa pandang bulu, termasuk apabila perkara tersebut berkaitan dengan pejabat kepala daerah.

JATI juga meminta penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak tertentu, tetapi mengungkap konstruksi perkara, pihak yang diduga diuntungkan, serta kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Bupati Muna Barat, serta manajemen PT AMI dan PT AMINDO untuk memperoleh konfirmasi dan tanggapan atas pernyataan serta dugaan yang disampaikan JATI.(Adm/M1). 

Facebook Comments Box