Pemkab Buton Utara Bentuk Satgas Pengawasan BBM, Sujono : Satgas Harus Kerja Maksimal

149
Wakil Ketua I DPRD Buton Utara, Sujono minta Satgas BBM bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Advertisement

Buton Utara, TrimediaSultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara resmi membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembentukan satgas ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperketat pengawasan distribusi BBM sekaligus merespons persoalan penyaluran BBM bersubsidi yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Buton Utara, Sujono mengatakan, pembentukan Satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 250 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Kabupaten Buton Utara, tertanggal 16 November 2026.

Pembentukan Satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 250 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Kabupaten Buton Utara, tertanggal 16 November 2026.

Menurutnya, keputusan itu turut mempertimbangkan Surat Edaran Bupati Buton Utara Nomor 1000.3.4/1355/2026 tertanggal 3 November 2026 tentang Penertiban Penjualan dan Penyaluran BBM Bersubsidi serta rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Buton Utara pada 9 November 2026.

Kata dia, dalam keputusan tersebut, Bupati menugaskan Satgas untuk memantau dan mengawasi ketersediaan serta kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah Buton Utara.

Satgas juga diberi mandat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perangkat daerah, aparat keamanan, badan usaha penugasan, hingga penyalur BBM guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Tak hanya itu, tim bertugas mengumpulkan data kebutuhan, ketersediaan, kuota dan realisasi penyaluran BBM. Satgas juga diminta merumuskan kebijakan dan strategi penyaluran serta menerima dan menindaklanjuti laporan maupun pengaduan masyarakat terkait persoalan distribusi BBM.

“Satgas ini harus bekerja serius untuk menekan kelangkaan dan mahalnya harga BBM Subsidi, baik itu solar, pertalite, minyak tanah yang jadi kebutuhan dasar nelayan, petani dan pelaku usaha mikro,” jelasnya, Senin (16/11/2026).

Menariknya, pembentukan Satgas ini melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menambahkan, Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara bertindak sebagai pembina, Wakil Bupati, Rahman sebagai Pengarah I, Kapolres Buton Utara, AKBP Ida Bagus Kade Sutha Astama sebagai Pengarah II, dan Dandim 1429 Buton Utara, Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis sebagai Pengarah III.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, Muhammad Hardhy Muslim ditunjuk sebagai penanggung jawab. Ketua Satgas dijabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Harmin Hari sedangkan sekretaris dijabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda.

Adapun unsur anggota terdiri atas Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan, serta Kepala Bagian Hukum Setda Buton Utara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, badan usaha penyedia dan penyalur BBM, serta pihak terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Tim tersebut bertanggung jawab langsung kepada Bupati Buton Utara. Sementara pembiayaan pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan Satgas ini diharapkan tidak berhenti sebatas penerbitan keputusan dan pembentukan struktur organisasi. Publik kini menanti langkah konkret di lapangan, terutama dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, mencegah penyimpangan penyaluran, serta menjamin kebutuhan BBM masyarakat, termasuk nelayan dan petani, terpenuhi sesuai ketentuan.

Sebab, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari terbentuknya tim, tetapi dari keberanian dan konsistensi menindaklanjuti setiap temuan serta laporan masyarakat,” pungkasnya.(Adm/M1). 

SK Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Unduh Dokumen [2.58 MB]

Facebook Comments Box