Bupati Buton Utara Ajukan Tiga Raperda, Perkuat BUMD dan Perlindungan Pekerja

103
Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara serahkan tiga rancangan perda usulan pemerintah daerah ke Ketua DPRD Buton Utara, Hasrianti Ali untuk dibahas lebih lanjut.
Advertisement

Buton Utara, TrimediaSultra.com – Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menyampaikan nota penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Buton Utara, Senin (16/11/2026).

Ketiga Raperda tersebut meliputi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (Perusda) Saluwu Kita menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), penyertaan modal daerah kepada Perumda Saluwu Kita, serta penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Afirudin menjelaskan, pengajuan ketiga Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Menurutnya, pembentukan peraturan daerah tidak boleh sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau melengkapi administrasi pemerintahan, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Ia menyebutkan, ketiga Raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait perubahan status Perusda Saluwu Kita menjadi Perumda, Afirudin mengatakan, langkah tersebut merupakan penyempurnaan Perda Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Saluwu Kita, sekaligus menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Perubahan bentuk badan hukum itu diharapkan memberikan kepastian hukum, memperjelas arah pengembangan usaha, memperkuat struktur organisasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan perusahaan.

Pemda juga berharap Perumda Saluwu Kita dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Sementara itu, Raperda tentang penyertaan modal daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas keuangan dan pengembangan usaha Perumda Saluwu Kita.

Rapat paripurna penyampaian raperda usulan Pemerintah Daerah dan DPRD Buton Utara.

Namun, Afirudin menegaskan, penyertaan modal harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaannya juga harus didukung perencanaan bisnis, target kinerja yang terukur, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas.

Adapun Raperda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan memperluas perlindungan bagi pekerja, terutama pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan yang belum terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penyusunan regulasi ini mengacu pada Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Afirudin berharap, regulasi tersebut mampu meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat keselarasan kebijakan nasional dan daerah dalam memberikan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi pekerja.

Ia menambahkan, pembahasan substansi ketiga Raperda selanjutnya akan dilakukan bersama DPRD untuk menguji kesesuaian materi muatan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Bupati berharap proses pembahasan melalui kemitraan eksekutif dan legislatif tersebut dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Buton Utara.(Adm/M1). 

Facebook Comments Box