Butur, Trimediasultra.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tomsi Tohir imbau kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas presiden. Ia mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengirim data usulan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khususnya bagi daerah yang sama sekali belum memiliki lahan SPPG.
Hal tersebut disampaikannya, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah (PID) tahun 2025 dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu 4 Juni 2025.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Juni 2025, sebanyak 260 kabupaten/kota belum mengusulkan lahan SPPG kepada pemerintah pusat.
“Per provinsi tolong dicek masing-masing kota/kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan, mencerdaskan anak-anak kita,” kata Tomsi saat pimpin rapat secara daring yang diikuti oleh seluruh provinsi/kabupaten/kota se-indonesia.
Tomsi mengajak pemda agar betul-betul memanfaatkan program prioritas tersebut untuk membangun daerahnya. Apalagi, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang pada Februari lalu, kepala daerah berkewajiban mendukung program prioritas pemerintah pusat.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, hingga Program SMA Unggul Garuda.
Dalam Rakor, Sekjen Mendagri mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI Minggu pertama Juni 2025.
Menurutnya, Kepala Daerah wajib melaksanakan program prioritas Presiden RI dimaksud, dengan mengirim data usulan lahan, baik lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Program Kesehatan Gratis (PKG), Program Sekolah Rakyat, maupun Program Pembangunan SMA Unggul Garuda (Sugar).
Pada Rakor tersebut juga membahas tentang pengendalian Inflasi yang dimulai dari pemaparan dari Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Ponco Adi P., Ia menjelaskan perkembangan inflasi yang ditinjau dari indeks perkembangan harga Minggu ke 5 Mei 2025.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo Adi, menyampaikan beberapa program terkait Aksi BPN dalam menjaga ketahanan pangan nasional, diantaranya pengendalian ketersediaan dan stabilisasi pangan, Gerakan Pangan Murah dengan melakukan pemantauan dan pengawasan harga, fasilitasi distribusi pangan penyaluran SPHP Beras dan bantuan pangan serta menyalurkan SPHP jagung.
Kemudian pemaparan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Suwandi, M.Sc. terkait strategi upaya pengamanan produksi pangan, diikuti oleh Kepala Perum Bulog Rini Andrida, Satgas Pangan dan Sahli Panglima TNI Brigjen TNI Ito Hediarto.
Rapat yang digelar secara hybrid tersebut, Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si., didampingi Wakil Sementara (WS) Dandim 1429 Butur Mayor Inf. Kislam dan Asisten Administrasi Umum Zainal Arifin HZ., SE., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah (PID).
Turut hadir, Staf Ahli Bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan La Nita, Kepala Dinas Pertanian Sahrun Akri, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan La Ode Muhamad Said, Kasatpol PP Tayeb, Plt. Kadis Perindag Abd. Rahim Idris, Kepala BPS Kab. Butur Suharjufito Endo, Kabag Ekonomi Dr. Rajab serta Pejabat Administrator Ketahanan pangan dan Perwakilan Bulog.(Adm/M2/H4m).
