Buton Utara, TrimediaSultra.com – Realisasi belanja gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton Utara (Butur) hingga September 2026 mencapai sekitar Rp50,55 miliar.
Angka tersebut terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis malam (24/9/2026).
Data yang disampaikan Dinkes menunjukkan realisasi belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga September mencapai Rp19.512.820.118. Sementara realisasi belanja gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mencapai Rp31.038.158.457.
Total realisasi keduanya mencapai Rp50.550.978.575.
Namun, angka tersebut belum mencakup kebutuhan pembayaran gaji untuk tiga bulan terakhir, yakni Oktober hingga Desember 2026. Kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian Komisi III DPRD Butur.
Ketua Komisi III DPRD Butur, Istighfar, meminta Dinkes membuka secara rinci data realisasi dan kebutuhan belanja gaji. Menurutnya, data tersebut diperlukan untuk melihat secara utuh kondisi anggaran Dinkes sekaligus mengidentifikasi ruang fiskal yang masih tersedia di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia mengatakan DPRD membutuhkan informasi yang konkret agar pembahasan perubahan APBD tidak sekadar berkutat pada angka usulan, tetapi dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Saya sangat mengapresiasi, Pak. Kooperatif sampai tengah malam ini masih hadir. Apa yang kami lakukan ini, bagi saya pribadi, hanya ingin bagaimana anggaran itu, lagi-lagi di tengah efisiensi ini, betul-betul masuk kepada hal-hal yang urgent,” kata Istighfar.
Ia bahkan meminta Dinkes menyampaikan seluruh kondisi realisasi anggaran secara terbuka.
“Kalau gaji Dinkes, realisasinya bisa ditanya. Datanya ada, realisasinya begini. Saya akan bantu supaya anggaran kita itu bisa lebih besar untuk memenuhi semua hal-hal yang urgent yang mau kita belanjakan. Jadi sampaikan saja semua kelebihannya,” ujarnya.
Kepala Dinkes Butur, Sadarlin, melalui Kasubbag Perencanaan, Hastuti, menjelaskan jumlah PNS di lingkungan Dinkes sekitar 400 orang.
Jumlah tersebut mencakup pegawai pada Dinas Kesehatan, rumah sakit, 12 puskesmas, serta laboratorium.
Sementara jumlah PPPK mencapai sekitar 700 orang.
Hingga September 2026, realisasi gaji PNS tercatat Rp19,51 miliar, sedangkan PPPK mencapai Rp31,03 miliar.
Hastuti menegaskan masih terdapat kebutuhan pembayaran gaji selama tiga bulan terakhir hingga akhir tahun.
Karena itu, pihaknya akan menyiapkan data lebih rinci mengenai jumlah pegawai, realisasi anggaran, serta kebutuhan belanja gaji sampai Desember 2026.
Permintaan data tersebut kemudian mengarah pada kebutuhan DPRD untuk mengkaji posisi sisa anggaran belanja gaji.
Trisna Jaya meminta agar data PNS dan PPPK berikut realisasi anggarannya diserahkan sebelum pembahasan dilanjutkan.
“Mungkin besok kita akan lanjut lagi jam 2. Sebelum kita lanjut, mungkin bisa diserahkan data-data PNS dan PPPK dengan realisasi anggarannya, mengenai gaji,” kata Trisna Jaya.
Kata Trisna, data tersebut akan menjadi bahan untuk menelaah lebih lanjut kebutuhan anggaran gaji hingga akhir tahun sekaligus melihat apakah terdapat sisa anggaran pada pos belanja gaji.
Pembahasan ini penting karena realisasi Rp50,55 miliar yang disampaikan Dinkes baru mencakup pembayaran hingga September. Sementara kebutuhan tiga bulan berikutnya masih harus dihitung berdasarkan jumlah pegawai dan besaran kewajiban pembayaran yang sebenarnya.
Ia mengatakan Komisi III DPRD Butur selanjutnya akan mencermati data tersebut dalam pembahasan lanjutan perubahan APBD 2026, termasuk mencocokkan antara pagu anggaran, realisasi hingga September, kebutuhan Oktober-Desember, dan sisa anggaran yang tersedia.
Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap ruang fiskal yang tersedia dapat dihitung secara akurat dan, sesuai pembahasan DPRD, diarahkan pada kebutuhan yang dinilai mendesak di tengah efisiensi anggaran,” pungkas Trisna.(Adm/M2).
