Direktur RSUD Butur Klarifikasi Video Kebocoran, Kontraktor Mulai Lakukan Perbaikan

38
Pihak kontraktor PT. Cakra Griksa KSO lakukan penanganan sementara atap bocor di bagian Ramp RSUD Kabupaten Buton Utara.
Advertisement

BUTON UTARA, TrimediaSultra.com – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara (Butur), dr. Wa Ode Forta Nita, M.K.M., memberikan klarifikasi terkait video kebocoran gedung rumah sakit yang beredar di media sosial.

Ia menjelaskan, kebocoran yang terekam dalam video tersebut terjadi pada bagian atap ramp atau jalur landai di lantai atas, bukan pada ruangan pelayanan pasien.

Ramp tersebut merupakan fasilitas alternatif yang disiapkan untuk mobilisasi pasien apabila lift tidak dapat digunakan, terutama dalam kondisi darurat seperti gangguan listrik yang disertai tidak berfungsinya genset.

“Lokasi kebocoran yang terlihat dalam video tersebut berada pada bagian atap ramp lantai atas. Ramp ini merupakan jalur alternatif yang disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat, khususnya apabila lift pasien tidak dapat digunakan,” jelas Forta Nita, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, ramp tersebut hingga kini belum difungsikan untuk aktivitas pelayanan maupun mobilisasi pasien secara rutin.

Meski demikian, ia mengakui kebocoran tersebut tetap menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Seluruh bagian bangunan rumah sakit, baik yang sudah maupun belum difungsikan, harus memenuhi standar kualitas dan keamanan.

“Walaupun ramp tersebut belum difungsikan, bukan berarti kondisi kebocoran dapat diabaikan. Seluruh bagian bangunan rumah sakit tetap harus memenuhi standar kualitas dan keamanan,” tegasnya.

Forta Nita menjelaskan, gedung RSUD Butur yang dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) telah menjalani Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) pada 11 Mei 2026.

Sesuai ketentuan kontrak, bangunan tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak PHO.

Dengan demikian, kontraktor pelaksana masih berkewajiban memperbaiki kerusakan maupun kekurangan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya selama masa pemeliharaan.

“PHO bukan berarti seluruh tanggung jawab kontraktor telah berakhir. Masih ada masa pemeliharaan selama 365 hari, di mana kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan pekerjaan sesuai kontrak,” jelasnya.

Ia menegaskan, masa pemeliharaan tersebut bukan alasan untuk membenarkan adanya kebocoran, melainkan mekanisme untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga.

Terkait kebocoran yang menjadi sorotan publik, Direktur RSUD memastikan kontraktor pelaksana telah mengetahui persoalan tersebut dan mulai melakukan perbaikan pada Selasa siang (3/11/2026).

“Kami tidak menampik adanya kebocoran tersebut. Namun, perlu kami sampaikan bahwa pihak kontraktor telah mengetahui kondisi di lapangan dan sejak siang hari ini sudah mulai melakukan perbaikan,” ungkapnya.

Manajemen RSUD berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi sumber kebocoran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Kami menginginkan perbaikan yang tuntas, bukan hanya mengatasi rembesan yang terlihat. Kami berharap penyebab kebocoran dapat ditangani dengan baik agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tambahnya.

Direktur Utama RSUD Kabupaten Butom Utara, dr. Wa Ode Fortanita pastikan segera atasi masalah kebocoran atas lantai atas bagian Ramp.

Forta Nita juga mengapresiasi perhatian masyarakat, media, serta DPRD Butur yang turut menyoroti kondisi bangunan rumah sakit tersebut.

Menurutnya, kritik dan masukan publik merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap fasilitas pelayanan publik, terlebih RSUD Butur merupakan sarana kesehatan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia memastikan manajemen rumah sakit terus berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana dan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan.

“Terima kasih atas perhatian masyarakat, media, dan unsur DPRD Kabupaten Buton Utara. Kami memahami bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap kualitas bangunan rumah sakit. Kritik dan masukan tersebut menjadi bagian penting dari pengawasan bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, peningkatan fasilitas RSUD Butur dari tipe D menuju tipe C merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Karena itu, seluruh fasilitas yang tersedia harus dipastikan aman dan layak sebelum digunakan, termasuk jalur ramp yang disiapkan sebagai akses alternatif apabila lift mengalami gangguan.

“Yang terpenting bukan hanya tersedianya fasilitas, tetapi bagaimana seluruh fasilitas tersebut benar-benar aman dan dapat digunakan sesuai fungsinya. Keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan seluruh pengguna rumah sakit tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat tetap memberikan dukungan sekaligus pengawasan konstruktif terhadap pengembangan RSUD Butur.

Pihaknya memastikan kebocoran tersebut tidak diabaikan dan perbaikannya terus dikoordinasikan dengan kontraktor hingga tuntas.(Adm/M1). 

Facebook Comments Box