Buton Utara, TrimediaSultra.com – Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Wasalabose, Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, mengusulkan pemerintah daerah menerbitkan regulasi khusus untuk menata aktivitas pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM).
Usulan tersebut disampaikan Askar, pemilik CV Nurmillah sekaligus pengelola SPBU Wasalabose dengan nomor 76.936.02, dalam rapat koordinasi terkait stok dan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM di Aula Kantor Sekretariat Daerah Butur, Jumat (30/10/2026).
Menurut Askar, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu menyiapkan mekanisme pengaturan bagi para pengecer BBM.
Ia menilai, penataan tersebut dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi atau pungutan daerah yang memiliki dasar hukum.
“Pemerintah daerah melalui dinas teknis, yakni Disperindag dan PTSP, mungkin bisa membuat semacam regulasi untuk para pengecer BBM. Dengan begitu, pengawasan terhadap pengecer juga dapat lebih ditingkatkan,” ujar Askar.

Selain penataan pengecer, ia meminta pemerintah daerah memperjuangkan penambahan kuota atau pasokan BBM bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat menyampaikan permohonan kepada pihak terkait di sektor migas agar kebutuhan BBM masyarakat Buton Utara dapat terpenuhi.
Askar juga mendorong Disperindag menyusun mekanisme pengawasan dan pengaturan harga bagi para pengecer agar tidak menjual BBM di atas ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya pengaturan tersebut, ia berharap praktik penjualan BBM dengan harga tinggi di tingkat pengecer dapat dikendalikan sehingga harga kembali stabil dan tidak semakin membebani masyarakat.
“Selain penambahan stok BBM, pengecer juga perlu diatur oleh Disperindag, terutama bagaimana teknisnya agar tidak menjual di atas HET. Dengan begitu, harga bisa kembali stabil,” pungkasnya.(Adm/M1).




