Pemerintah Sepakati Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

40
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama pemerintah saat jumpa pers di gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat. (foto ist).
Advertisement

Jakarta, TrimediaSultra.com – Kabar baik bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati kebijakan pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kesepakatan tersebut mencakup seluruh kategori tenaga PPPK, tidak hanya tenaga pendidik atau guru, tetapi juga dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis hingga tenaga pelaksana lainnya.

Mengutip CNBC Indonesia, keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat bersama pimpinan DPR dan sejumlah menteri di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Prasetyo mengatakan, kebijakan tersebut merupakan perluasan dari rencana sebelumnya yang baru menyasar tenaga PPPK paruh waktu di sektor pendidikan.

“Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan, peningkatan status tersebut berlaku lintas profesi. Dengan demikian, seluruh kategori PPPK paruh waktu akan memperoleh peningkatan status kepegawaian menjadi PPPK penuh waktu.

Selain peningkatan status, pemerintah juga membuka kesempatan bagi para PPPK paruh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijadwalkan mulai 2027.

Menurut Prasetyo, kesempatan tersebut diberikan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan status dan pengembangan karier aparatur.

“Karena statusnya naik yang lintas profesi, maka diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS,” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi perhatian bagi ribuan tenaga PPPK paruh waktu di berbagai daerah yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.

Meski demikian, mekanisme teknis pengangkatan, persyaratan, serta implikasi terhadap penghasilan dan hak kepegawaian masih perlu diperjelas melalui regulasi dan petunjuk pelaksanaan pemerintah.(Adm/M1). 

Facebook Comments Box