Butom Utara, TrimediaSultra – Pengelola SPBU di Kabupaten Buton Utara (Butur) menduga aktivitas pengecer dan pihak yang disebut sebagai penyedot BBM menjadi salah satu pemicu melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Buton Utara.
Hal itu disampaikan pihak SPBU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, dan sejumlah pihak terkait yang digelar di ruang sidang DPRD Buton Utara, Senin (9/11/2026).
Dalam forum tersebut, pihak SPBU menjelaskan bahwa BBM yang diperoleh para penyedot dari SPBU masih menggunakan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Namun, ketika dijual kembali kepada masyarakat, harganya justru melonjak hingga mencapai Rp270.000.
Menurutnya, praktik penjualan kembali dengan harga tinggi tersebut diduga turut memicu mahalnya BBM subsidi di tingkat konsumen.
Pernyataan pengelola SPBU itu muncul di tengah keluhan masyarakat mengenai kelangkaan dan tingginya harga BBM subsidi di sejumlah wilayah Buton Utara.
Salah satu perwakilan masyarakat, La Depu, dalam RDP tersebut justru mengungkap dugaan pengisian BBM menggunakan jeriken pada malam hari. Ia juga menyoroti antrean yang tidak tertib serta keberadaan puluhan jeriken di kios-kios pengecer.
La Depu mengaku pernah mengadukan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, menurut keterangannya, ia diminta menunjukkan bukti berupa foto atau rekaman video.
“Malam hari kamera saya gelap. Itulah saya tidak foto saat dilakukan pengisian malam hari,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas pengecer yang diduga menampung BBM dalam jumlah banyak, sementara masyarakat kesulitan mendapatkan BBM dengan harga wajar.
Perbedaan sorotan antara pengelola SPBU dan masyarakat tersebut memperlihatkan perlunya penelusuran lebih jauh terhadap rantai distribusi BBM bersubsidi di Buton Utara.
Ia berharap, DPRD dan pemerintah daerah tidak hanya mengidentifikasi persoalan di tingkat pengecer, tetapi juga memastikan mekanisme penyaluran dari SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Sebab, BBM bersubsidi merupakan barang yang penyaluran dan peruntukannya diatur negara. Pengawasan harus dilakukan dari titik pengisian hingga ke tangan konsumen agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.(Adm/M1).




