Pemkab dan DPRD Buton Utara Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Diproyeksikan Rp566,52 Miliar

113
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Advertisement

Buton Utara, TrimediaSultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, bersama Ketua DPRD Buton Utara, Hj. Hasrianti Ali, dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Afirudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas terselenggaranya pembahasan hingga tercapainya kesepakatan KUA-PPAS tersebut.

Ia menjelaskan, pembahasan telah dilakukan selama sepekan terakhir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD. Pembahasan mencakup berbagai asumsi dasar penyusunan anggaran, mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah.

Menurutnya, penyesuaian kebijakan fiskal daerah telah mengacu pada dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2027.

Di tengah keterbatasan fiskal, Afirudin menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan selektif. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengoptimalkan sumber pendapatan yang tersedia, menggali potensi pendapatan baru, serta meningkatkan kualitas belanja agar lebih berdampak bagi masyarakat.

“APBD Tahun Anggaran 2027 harus efektif, efisien dan memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Bupati Butur, Afirudin Mathara tandatangani nota kesepatan KUA PPAS  bersama DPRD di ruang rapat dewan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2026 tentang RKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2027, terdapat sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan anggaran.

Prioritas tersebut meliputi peningkatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta perbaikan infrastruktur pelayanan dasar di sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan urusan lingkungan hidup dan pertanahan, serta pengembangan sektor unggulan daerah, khususnya perikanan, pariwisata dan pertanian.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyinggung rencana kebijakan Pemerintah Pusat terkait perubahan mekanisme penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia mengungkapkan, asumsi dalam dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati masih menempatkan pembiayaan gaji PPPK, khususnya tenaga teknis, sebagai tanggungan pemerintah daerah.

Karena itu, kepastian ruang belanja pegawai masih menunggu petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Pusat. Penyesuaian anggaran akan dilakukan setelah kebijakan tersebut ditetapkan.

Dari sisi postur anggaran, APBD Buton Utara Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp23,39 miliar.

Berdasarkan pemaparan Bupati, proyeksi tersebut terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp566.527.297.000 dan belanja daerah sebesar Rp543.135.817.000. Dengan demikian, terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp23.391.480.000.

Afirudin menjelaskan, proyeksi surplus tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan arus kas sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah apabila menghadapi tekanan anggaran pada tahun mendatang.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah daerah melalui TAPD akan segera mengoordinasikan proses tersebut sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027.

Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan alokasi anggaran pembangunan Buton Utara tahun mendatang, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal serta kebutuhan prioritas masyarakat” pungkasnya.(Adm/M1/H411151l). 

Facebook Comments Box