\nDPRD meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan guru secara menyeluruh, khususnya bagi guru PNS yang belum mendapatkan jam mengajar optimal. Prioritas diberikan kepada guru PNS sebelum dialokasikan kepada guru PPPK. Selain itu, kelengkapan administrasi sekolah juga didorong untuk mencapai standar akreditasi tertinggi.<\/p>\n
Sorotan Sektor Kesehatan<\/strong> DPRD juga menyoroti keluhan tenaga kesehatan terkait keterlambatan pembayaran dana kapitasi dan jasa non-kapitasi. Legislator meminta agar hak tenaga kesehatan segera dipenuhi untuk menjaga kualitas layanan.<\/p>\n Infrastruktur dan Perizinan Diperketat<\/strong> Sementara itu, Dinas Perhubungan didorong untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan pelabuhan kapal transit.<\/p>\n Perpustakaan hingga Investasi Daerah<\/strong> Pada sektor investasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP diminta melakukan penataan ulang seluruh perizinan yang telah diterbitkan. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan hukum serta mengoptimalkan potensi retribusi daerah.<\/p>\n Olahraga, Desa, dan Pengawasan Program<\/strong> Evaluasi Seleksi Paskibraka dan Bantuan Nelayan<\/strong> Optimalisasi Pajak dan Retribusi<\/strong> DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Hasil evaluasi ini juga akan menjadi bahan penting dalam pembahasan APBD tahun berikutnya.<\/p>\n \u201cKami berharap seluruh OPD dapat menindaklanjuti rekomendasi ini demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,\u201d ujar Sairman.<\/p>\n Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan pemerintahan di Buton Utara ke depan menjadi lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Adm).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ButonUtara,Trimediasultra.com – DPRD Kabupaten Buton Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengelolaan pendapatan daerah. Juru bicara DPRD, Muhammad Sairman Sahadia, dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD, Jumat (17\/4\/2026), menegaskan bahwa perbaikan tata […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3665,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,23,29,45,46,48,52],"tags":[],"class_list":{"0":"post-3664","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-advertorial","8":"category-buton-utara","9":"category-kesehatan","10":"category-pemerintahan","11":"category-pendidikan","12":"category-politik","13":"category-sultra"},"yoast_head":"\n
\nPada sektor kesehatan, DPRD menilai masih terdapat sejumlah kendala mendasar yang perlu segera dibenahi, antara lain:
\n* Akses jalan menuju fasilitas kesehatan (faskes) yang masih terbatas.
\n* Distribusi tenaga medis yang belum merata di puskesmas.
\n* Keterbatasan alat kesehatan.
\n* Insentif tenaga medis yang dinilai belum memadai.<\/p>\n
\nKepada Dinas PUPR, DPRD merekomendasikan pengawasan ketat terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini mencakup verifikasi dokumen, kesesuaian tata ruang, hingga inspeksi lapangan guna mencegah pelanggaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<\/p>\n
\nDPRD juga menyoroti mandeknya rencana pembangunan gedung perpustakaan daerah yang telah diusulkan sejak beberapa tahun lalu. Dinas Perpustakaan diminta segera merealisasikan program tersebut.<\/p>\n
\nUntuk sektor kepemudaan dan olahraga, DPRD mendorong rehabilitasi sarana olahraga melalui kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas fasilitas dan kontribusi PAD.
\nDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diminta:<\/em>
\n* Melakukan audit investigasi terhadap program desa yang bermasalah
\n* Segera menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk menghindari kepemimpinan yang terlalu lama dijabat oleh pejabat sementara.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/trimediasultra.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/RAPAT-e1776606066913.jpeg\")
\nDPRD juga meminta Badan Kesbangpol melakukan evaluasi total terhadap sistem seleksi Paskibraka agar lebih transparan dan bebas dari praktik nepotisme.
\nDi sektor perikanan, penyaluran bantuan nelayan diminta lebih tepat sasaran. DPRD menekankan pentingnya validasi data penerima serta pengawasan pasca-penyaluran agar bantuan benar-benar diterima nelayan kecil.<\/p>\n
\nSecara umum, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk:
\n* Memperbarui data wajib pajak dan retribusi secara berkala
\n* Meningkatkan inovasi dalam pemungutan PAD
\n* Meninjau kembali tarif retribusi agar sesuai kondisi ekonomi masyarakat
\nKomitmen Pengawasan.<\/p>\n