Buton, Trimediasultra.com – Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi perbincangan serius dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan. Pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu isu strategis saat ini.
Hal itu disampaikan Pj. Bupati Buton Laode Mustari saat menyampaikan arahan pada Pelatihan Manajemen dan Perlindungan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula SMK 2 Buton, Pasarwajo, Rabu 4 Oktober 2023.
“Kegiatan hari ini, adalah salah satu program strategis untuk memberikan informasi serta pemahaman tentang bagaimana pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak, sehingga dapat mengurangi kekerasan yang saat ini banyak terjadi di masyarakat,” kata Mustari.
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak memberikan dampak negatif. Tidak hanya terhadap korban akan tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam satu keluarga.
“Karena yang sering terjadi pelakunya adalah ayah kandung, kakak kandung, dan paman. Mereka orang-orang terdekat semua,” jelasnya.
Eks Sekwan DPRD Kota Kendari itu mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi di lingkungan rumah tangga, di samping terjadi di lingkungan publik atau di suatu komunitas. Kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya berupa kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.
Pelaku kekerasan lanjutnya, bukan hanya dari orang luar atau yang tidak dikenal, namun bisa juga berasal dari orang terdekat. Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab maraknya permasalahan terhadap perempuan dan anak.
“Persepsi yang salah bila menganggap kekerasan adalah cara terbaik untuk mendidik istri atau anak,” ujarnya.
Mantan Camat Betoambari ini menyampaikan, faktor budaya karena kemiskinan dan faktor lain yang tidak memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak. Menimbulkan kekerasan, eksploitasi diskriminasi dan perampasan hak-hak perdata perempuan dan anak,” ungkapnya.
Selain itu, perempuan dan anak juga sering dirugikan dalam masalah keperdataan yang menyebabkan mereka tidak memperoleh hak yang sama bahkan dirampas hak dalam hukum perdata seperti kasus perebutan harta dan hak waris, pengasuhan anak perceraian serta tuntutan ganti rugi serta kasus ketenagakerjaan.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana kita ketahui membawa dampak di tengah masyarakat seperti, persoalan medis, sosial, hukum bahkan berbagai pelanggaran atas hak asasi manusianya. Karena korban kekerasan memerlukan layanan dan biaya layanan medis, psikologis, bantuan hukum dan lain sebagainya,” kata Mustari.
Mustari menambahkan, pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya, termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi. Pemerintah dalam hal ini wajib untuk memberikan layanan pengaduan, rujukan, pendampingan dan bantuan hukum.
Kata Dia, Satuan Tugas (Satgas) penanganan masalah perempuan dan anak memiliki fungsi untuk melakukan penjangkauan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
Oleh karena itu, kata Pj Bupati Buton sebagai bentuk penanganan dari hulu sampai dengan hilir, maka konsep mulai dari pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan, merupakan satu langkah nyata dalam upaya penyelesaian permasalahan sampai tuntas. “Untuk itu kita memberikan harapan yang tinggi atas keberhasilan dan kinerja dari Satgas ini,” tuturnya.
Mantan Kepala BKD Sultra ini berharap agar Satgas di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan memiliki loyalitas, integritas, serta komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan permasalahan yang dialami perempuan dan anak,” pungkasnya. (Adm/Toni).
