Butur, Trimediasultra.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Utara (Butur) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim 1429/Butur dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Aula Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Jum’at, 10 November 2023.
Bupati Butur, Muhammad Ridwan Zakariah menyampaikan besaran biaya yang diberikan sudah melalui review Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan unsur-unsur terkait.
Dirinya berharap, agar anggaran pelaksanaan dan pengamanan Pilkada dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah, KPU dan Bawaslu mempunyai tanggung jawab untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pemilihan umum serentak mendatang. Sehingga keamanan serta ketentraman masyarakat bisa menyampaikan hak konstitusinya dengan baik.
“Bukan hanya KPU dan Bawaslu yang berkepentingan dengan suksesnya pemilu ke depan, namun Pemda Butur juga sangat berkepentingan dengan suksesnya pemilu. Karena hajatan Pilkada 2024 masuk dalam agenda strategies nasional dan merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Butur itu mengajak semua pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Butur.
Demi kesuksesan pemilu, Ridwan Zakariah juga mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan suasana kondusif di Butur. Dimana, tahapan Pemilu 2024 sudah berlangsung sejak Juni 2022 mulai dari verifikasi partai politik dan sebagainya.
“Dengan anggaran yang diberikan, tentu ini upaya pemerintah, agar penyelenggaraan dan pengawasan pemilu bisa berjalan lancar. In sha Allah anggaran tersebut cukup, bila tidak cukup Pemda akan berusaha untuk mencukupi,” katanya.
Sementara, Kepala Kesbangpol Butur, Agus Pria Budiana melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, La Ode Jefri Putrawansyah, menyampaikan tahapan NPHD dimulai dari pengajuan proposal pendanaan pelaksanaan pilkada 2024 yang di ajukan oleh KPU, Bawaslu, Kodim 1429/Butur dan Polres Butur kepada Pemerintah daerah.
Dikatakannya, usulan pendanaan tersebut di review ,oleh Inspektorat Kabupten Buton Utara di dampingi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Sultra, kemudian hasil review Inspektorat dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ,dengan Pihak KPU, Bawaslu, Kodim 1429 Buton utara dan Polres Buton Utara.
“Dari hasil review disepakati anggaran untuk KPU sebesar Rp. 26 miliar dan Bawaslu sebesar Rp. 12,.420.000.000, Kodim 1429/Butur sebesar Rp. 2 milliar, sementara Polres Butur sebesar Rp. 5.402. 373.000,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Butur, Yayan Irawan mengatakan, dana hibah tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada.
Eks Sekjen KNPI Butur itu berharap, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Butur 2024 mendatang dapat terlaksana dengan lancar tanpa adanya hambatan.
Bawaslu Butur terus berkolaborasi dan bersinergi dengan baik dengan Pemda, pihak Keamanan dan KPU demi menyukseskan tahapan-tahapan pemilu,” ucapnya.melalui telepon seluler saat di konfirmasi awak media ini.
Yayan sapaan karibnya, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Butur dan semua instansi terkait dalam tercapainya penandatanganan NPHD ini.
“Alhamdulillah, penandatanganan NPHD telah dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bupati beserta jajarannya atas dukungannya dan kita berharap pemilu nanti akan terselenggara dengan baik,” ujarnya.
“Anggaran yang telah disepakati akan digunakan oleh Bawaslu Butur dengan baik, semoga kami dapat memaksimalkan anggaran ini agar Pilkada 2024 berjalan lancar dan sukses,” pungkasnya. (Adm).
