ButonUtara, Trimediasultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara secara bertahap. Pada Senin (20/7/2026), pembayaran dilakukan untuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur.
Selanjutnya, pada Selasa (21/7/2026), pemerintah daerah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara, Muhammad Hardhy Muslim, mengatakan pencairan gaji ke-13 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak aparatur sekaligus menjaga perputaran ekonomi di daerah.
“Pemerintah daerah terus berupaya mempercepat proses pencairan kegiatan dan belanja pegawai agar roda perekonomian di daerah terus berputar,” kata Hardhy, Senin (20/7/2026).
Hardy menjelaskan, pembayaran gaji ke-13 dilakukan secara bertahap sesuai Surat Edaran Nomor 900.1/583 tanggal 2 Juni 2026 yang ditandatanganinya.
Ia mengungkapkan, pembayaran gaji ke-13 bagi PNS dan CPNS dengan total anggaran sebesar Rp10.566.233.524 telah direalisasikan per 30 Juni 2026. Meski sempat mengalami keterlambatan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh pembayaran kini telah diselesaikan.
“Alhamdulillah seluruh gaji ke-13 PNS dan CPNS sudah terbayarkan,” katanya.
Sementara itu, mulai 20 Juli 2026 pemerintah daerah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp7.447.955.981 yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah, serta PPPK penuh waktu.
Menurut Hardy, pencairan tersebut bahkan dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal awal yang direncanakan.
“Pembayaran ini lebih cepat dari rencana semula yang dijadwalkan pada akhir Juli atau bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Agustus 2026,” jelasnya.
Ia berharap percepatan pembayaran belanja pegawai dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam memenuhi hak-hak aparatur negara sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga komitmen dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh aparatur, sekaligus memastikan perputaran ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik,” pungkas Hardy.(Adm/M1).
