Buton, Trimediasultra.com – Dalam mengendalikan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buton sejauh ini telah melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif, seperti menggelar operasi pasar, pemerataan distribusi sejumlah komoditas, membangun kerjasama dengan pihak terkait, serta mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. secara virtual di ruang Rapat VIP Kantor Bupati Buton, Senin, 18 Maret 2024.
Orang nomor wahit di daerah penghasil aspal tersebesar di dunia itu menyampaikan terdapat beberapa komoditas yang mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Buton pada minggu kedua bulan Maret. IPH Buton berada dikisaran angka 3,602 persen di mana tiga komoditas tertinggi penyumbang angka inflasi, yakni, beras 3,059 persen kemudian ayam ras sebesar 1,017 persen dan minyak goreng 0,177. Namun secara nasional IPH tersebut masih bisa terkendali di banding daerah-daerah lain,” tuturnya.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan perkembangan perekonomian global dimana Indonesia cukup baik sehingga para pemilik modal cukup banyak yang masuk berinvestasi karena stabilitas harga.
Kata Dia, sebelumnya telah di lakukan rapat di Kementerian Perekonomian yang membahas tentang perkembangan luar negeri dimana masih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian ekonomi Tiongkok yang mengalami stagnan, dan Jepang mengalami resesi.
Akan tetapi di perekonomian Indonesia terjaga sehingga investasi masuk karena perpindahan modal dari negara yang konflik ke negara yang stabil,” terangnya.
Mantan Kapolri tersebut menyampaikan perkembangan inflasi Indonesia yang berada di angka 2,75% diukur dari tahun ke tahun di mana pada angka tersebut masih cukup baik, namun Mendagri menghimbau agar daerah melakukan intervensi yang tepat terutama daerah yang mengalami inflasi tinggi di atas nasional.
“Saya berharap agar daerah melakukan intervensi dengan mengambil keputusan yang tepat terutama daerah-daerah yang tinggi inflasinya agar menjadi perhatian, jika tidak mampu makan akan diintervensi langsung oleh pusat,” tandasnya.
Sekedar informasi turut hadir dalam Rakor tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., Kepala BPS Buton Zablin, S.ST. dan para kepala OPD terkait. (Adm/Toni)
