Butur, Trimediasultra.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dengan dimulai dari desa terpencil di enam Kecamatan.
Wakil Ketua II DPRD Butur, Sujono, mengatakan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Butur kini telah membahas APBD Murni 2024. Tentunya menjadi hal penting karena berkaitan dengan ketuntasan target pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu ukuran ketuntasan pembangunan itu adalah angka meningkatnya IPM,” katanya, Rabu, 13 Maret 2024.
Untuk bisa membangun Butur dengan indikator IPM yang tinggi, Sujono meyakini bahwa hal itu dimulai dari desa. Pembangunan desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga mampu mendongkrak kesejahteraan.
Terdapat tiga faktor, lanjutnya, untuk mendorong peningkatan IPM lewat desa-desa yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.
“Jika desa-desa dibangun dengan maksimal, maka IPM akan lebih cepat naik. Tiga indikator tersebut harus menjadi perhatian utama,” ujar Sujono.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Butur angka IPM di tanah Lipu Tinadheakono Sara ini sekitar 69,16 di tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 yakni 69,85. Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dengan metode baru menempatkan Kabupaten Buton Utara di peringkat 10 di Provinsi Sulawesi Tenggara. IPM tertinggi diraih oleh Kota Kendari dan terendah Kabupaten Buton Tengah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2023 sekitar 9,09 ribu jiwa. Turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,13 ribu jiwa.
Harapan Sujono, jika pendekatan ke desa-desa sukses, maka angka IPM bisa digenjot. Bukan tak mungkin, Butur masuk dalam jajaran 5 besar IPM tertinggi di Sulawesi Tenggara.
“Jika pembangunan bisa dirasakan masyarakat kampung, maka mereka akan semakin memiliki daerah ini dan bangkit dengan potensinya. Kampung yang bergerak adalah kampung yang sehat, kampung yang sehat bakal tumbuh menjadi Kampung Butur Hebat. Kampung bisa bergerak ketika Pemkab dan DPRD hadir,” ujar Sujono.
Hingga tahun ini, Sujono melihat keseriusan Pemkab Butur dalam membangun daerah di tingkat desa mulai dari infrastruktur seperti jalanan dan saluran air hingga pembangunan SPAM. Pemerataan dan pemantapan pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalur pantai utara Labuan-Lakansai dan umumnya semua kecamatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul untuk mendorong daya saing daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan memberi peluang investasi membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik melalui penguatan peran kecamatan dan pemerintah desa serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” kata Sujono.
Ia setuju bahwa pembangunan desa itu penting sebab di sana tak hanya sebagai tempat layanan administrasi, namun juga pendidikan PAUD, kesehatan lewat posyandu, sosial keagamaan, hingga tempat kegiatan pemberdayaan UMKM.
“Ini merupakan langkah bagus karena sebelumnya banyak keluhan balai desa yang bocor, tidak terawat, dan lainnya. Harapannya, ke depan, tak ada lagi kasus tersebut. Sehingga masyarakat bisa menggunakan balai desa untuk makin produktif. Ini bisa membantu mengimplementasikan dan menyukseskan program-program Pemkab. Pembangunan balai desa pada akhirnya memiliki muara untuk peningkatan IPM,” kata Sujono. (Adm)
