Butur, Trimediasultra.com – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Afirudin Mathara dan Rahman fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, rotasi dan mutasi pegawai serta penertiban aset daerah.
Bupati Butur Afirudin Mathara menegaskan akan bekerja lebih cepat guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka pembangunan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya saat ditemui awak media usai kegiatan penyambutan di Rujab Kamali Bupati Butur, Rabu 5 Maret 2024.
Menurutnya, program kerja yang akan digenjot selama 100 hari kerja kedepan yakni perbaikan jalan kabupaten serta jalan provinsi yang membentang dari kecamatan Kambowa dan Kecamatan Bonegunu dimana saat ini kondisinya sangat rusak parah. Kondisi tersebut juga mempengaruhi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dikatakannya, Selain fokus pada perbaikan infrastruktur jalan bupati dan wakil bupati butur terpilih bakal segera melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan instansi terkait. Proses rotasi dan mutasi tersebut bertujuan untuk untuk menyelaraskan komposisi pejabat dengan visi dan misi pemimpin baru. Hal ini bertujuan agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
“Saya dengan Pak Wakil akan bergerak cepat lakukan perbaikan jalan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Orang nomor satu di Butur itu mengatakan saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk hingga ke tingkat provinsi untuk perbaikan infrastruktur jalan. Afirudin meminta Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam program 100 hari kerja pertamanya Butur masuk agenda prioritas dalam hal perbaikan jalan provinsi yang kondisinya rusak dengan lubang berbagai ukuran.
“Sudah hampir 17 tahun masyarakat merasakan kondisi jalan provinsi yang rusak parah bahkan jalan sering putus akibat banjir,” terangnya.
Sementara itu Wakil Bupati Butur Rahman menyampaikan agar kegiatan seremonial dan mengurangi perjalanan dinas. Sehingga dapat menciptakan efisiensi anggaran untuk menyelesaikan program prioritas yang dicanangkan bagi rakyat.
Rahman juga mengingatkan jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Butur untuk tetap fokus dan tertib dalam pengelolaan aset daerah melalui upaya inventarisasi khususnya kendaraan dinas operasional dan aset vital lainnya. BKAD salah satu dapur Pemda yang barang tentu harus mendukung efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD sebagai alat kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ada pengguna kendaraan dinas yang tidak mau kembalikan ke daerah maka kami akan tertibkan dan itu bukan merupakan hal sulit. Kita akan tegas terhadap pengguna aset daerah yang tidak mau kembalikan ke Pemda,” tandasnya.(Adm/M2).
