Butur, Trimediasultra.com – Pemerintah Daerah Buton Utara (Butur) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menggelar Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Ketua TP. PKK Suhaemi Sudia Afirudin di Aula Kantor Bappeda Butur, Senin, 26 Mei 2025.
Dalam kegiatan tersebut, dirangkaikan dengan penyampaian materi dari narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, diantaranya melibatkan Ketua LBH Kabupaten Muna Laode Muhammad Reo dan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Buton Utara La Nita.
Dalam sambutannya Suhaemi Sudia Afirudin menyebutkan perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik, psikologis, seksual maupun secara ekonomi. Olehnya itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan, menciptakan rasa aman, serta memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara utuh.
Dikatakannya, PKK sebagai mitra strategis pemerintah, senantiasa mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, terutama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.
Lebih lanjut, TP. PKK memiliki tugas pokok sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK, diantaranya, program penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat,” ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan ini berkaitan erat dengan program penghayatan dan pengamalan pancasila, serta program kesehatan dan pendidikan. Melalui sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan keluarga, kader PKK berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Selain itu, PKK juga berperan dalam mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan di tingkat keluarga dan memberikan pendampingan psikologis maupun advokasi hukum, bekerja sama dengan lembaga terkait.
Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lanita mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan anak merupakan fenomena gunung es, yang dibutuhkan perhatian semua pihak, bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah.
Olehnya itu, keluarga memiliki peran utama dan vital dalam pembentukan karakter dan moral anak. Karenanya, memperkuat ketahanan keluarga menjadi tanggung jawab kita bersama.
Informasi tambahan, peserta kegiatan yang ikut diantaranya, pengurus dan anggota TP. PKK Butur, Lembaga perlindungan perempuan dan anak DP3A kabupaten Buton Utara dengan melibatkan Forum Anak Buton Utara.(Adm/M2).
