Butur, Trimediasultra.com – Wakil Bupati Buton Utara (Butur) membuka secara resmi Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Butur Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Selasa 17 Juni 2025.
Turut mendampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Muhammad Hardhy Muslim. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Harmin Hari, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau Diah Eka Rini, Kepala Dinas Kesehatan dr. Izanuddin, Kepala Dinas Sosial Baaziri.
Dalam sambutannya, Rahman menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kontribusi para tenaga kesehatan serta BPJS Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Butur. Ia menegaskan bahwa Pemkab Butur terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tenaga kesehatan dan pihak BPJS yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Butur,” ujar Rahman.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berupaya maksimal memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui program BPJS Kesehatan. Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan hal tersebut.
“Dengan adanya BPJS Kesehatan, kita ingin memastikan bahwa setiap warga Butur bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala biaya. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau Diah Eka Rini dalam paparannya menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkab Butur dan BPJS Kesehatan selama ini telah berjalan dengan baik.
“Pemkab Butur telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin kesehatan masyarakat. Kami harap dengan dukungan semua pihak, ke depan seluruh warga dapat tercakup dalam program jaminan kesehatan nasional,” ucapnya.
Kata dia, rapat forum kemitraan ini juga menjadi wadah evaluasi serta koordinasi antar instansi terkait dalam memperkuat sinergi pelayanan kesehatan. Diskusi yang berlangsung melibatkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan, mulai dari pihak rumah sakit, dinas teknis, hingga legislatif.
“Dalam forum ini dibahas berbagai aspek terkait mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Butur, termasuk gambaran mengenai iuran BPJS. Beberapa masalah yang perlu dibenahi, antaranya, kurangnya sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas, keluhan terkait pelayanan obat-obatan, dan biaya transportasi pasien rujukan ke Baubau ataupun di Kendari,” ungkap Diah.
Diakhir rapat, Rahman menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan akan terus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, serta meminta seluruh elemen yang terlibat untuk terus bersinergi dan berinovasi demi kesejahteraan masyarakat Butur,” pungkasnya.(Adm/M2).
