Buranga, Trimediasultra.com – Memasuki akhir tahun 2025, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Utara (Butur) belum juga melakukan rotasi, mutasi maupun pelantikan pejabat struktural.
Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, SH., MH menegaskan bahwa kebijakan untuk menunda rotasi jabatan bukan karena faktor politik, melainkan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan aturan yang berlaku.
“Penataan birokrasi bukan soal cepat, tapi harus tepat dan sesuai dengan sistem merit dan perundang-undangan,” ujar Bupati Afirudin Mathara saat ditemui usia kegiatan Haroana Lipu di Pelataran Masjid Keraton Kulisusu, Kamis, 6 November 2025.
Menurutnya, pelaksanaan rotasi jabatan harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan rekam jejak pejabat, bukan karena kedekatan pribadi atau tekanan politik. Ia menilai, langkah kehati-hatian ini penting agar tidak menabrak regulasi kepegawaian dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih.
Menunggu Hasil Evaluasi Jabatan dan Job Fit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Saat ini Pemkab Butur masih dalam tahap penyusunan dan verifikasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang menjadi dasar penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dirinya berkomitmen menghindari praktik rotasi yang bernuansa politik. Bupati menilai, ASN harus menjadi motor pembangunan.
Pemerintah daerah, kata Afirudin, tengah menyiapkan mekanisme ASN yang berintegritas sebagai wujud komitmen antikorupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Butur.
Eks Ketua Peradi Sultra itu ingin memastikan pejabat yang akan dilantik nanti benar-benar bersih, berintegritas, dan profesional. Kita tidak mau ada lagi isu jual beli jabatan atau penempatan yang tidak sesuai kapasitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, penundaan rotasi juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan temuan hukum di kemudian hari, baik dari BKN, maupun lembaga pengawasan lainnya.
Di sisi lain, Afirudin menilai bahwa struktur birokrasi Buton Utara saat ini masih berjalan efektif. Beberapa jabatan strategis memang belum terisi, namun pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas kinerja dan pelayanan publik.
“Saya imbau ASN bekerja optimal dalam posisi masing-masing. Nanti ketika waktunya sudah tepat, kita akan lakukan pelantikan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bupati Afirudin Mathara berharap seluruh ASN tetap menjaga profesionalisme dan loyalitas terhadap tugas, sembari menunggu kebijakan penataan birokrasi yang akan dilaksanakan secara bertahap.
“Saya minta ASN tidak terpengaruh isu mutasi. Fokuslah bekerja. Kita ingin Buton Utara maju dengan birokrasi yang bersih, taat aturan, dan berorientasi pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.(Adm/M2).
