ButonUtara, Trimediasultra.com – Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pidato pengantar Nota Keuangan di Gedung DPRD Buton Utara, Rabu, 26 November 2025.
Dengan kondisi fiskal yang dinilainya semakin ketat, Afirudin meminta seluruh pihak, termasuk DPRD, lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.
“Setiap rupiah harus menyentuh rakyat. Tidak boleh ada lagi program yang hanya menghiasi lembar anggaran tanpa manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 539,76 miliar, sementara belanja daerah mencapai Rp 525,82 miliar. Defisit sebesar Rp 13,06 miliar akan ditutupi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Bupati menyebut kondisi fiskal ini sebagai alarm agar pemerintah daerah benar-benar memperketat pengelolaan anggaran.
“Kita tidak hidup di era anggaran longgar. Kita berada di masa efisiensi. Karena itu, arah belanja harus terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Afirudin menyinggung rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hanya diproyeksikan sebesar Rp 27,46 miliar atau kurang dari 6 persen dari total pendapatan.
Menurutnya, daerah harus menata ulang strategi pendapatan yang lebih kreatif tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia berharap pembahasan APBD dapat berjalan lebih cepat dan berbasis data kebutuhan lapangan, bukan hanya daftar keinginan.
Dalam kerangka APBD 2026, pemerintah daerah memprioritaskan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan layanan publik.
Bupati memastikan program-program yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian, UMKM, dan pengembangan talenta lokal akan didorong lebih kuat.
“Kita tidak ingin anggaran ini hanya menjadi angka-angka kertas. APBD harus membangun harapan dan membuka peluang, terutama bagi generasi muda dan kelompok rentan,” katanya.
Sebagai penutup, Afirudin kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan disiplin fiskal dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
“Tugas kita bukan menghabiskan anggaran, tetapi memastikan anggaran bekerja untuk rakyat. Buton Utara harus maju karena pilihan, bukan karena kebetulan,” tutupnya.
Rancangan APBD ini akan dibahas bersama DPRD sesuai jadwal pembahasan resmi.(Adm/M2).
