ButonUtara, Trimediasultra.com – Asesmen yang dilakukan oleh tim asesor dsari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung yang dipimpin oleh Dr. Jhon Fresly, SH., LLM, menjelaskan bahwa asesmen dilakukan untuk memotret kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis sesuai Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Kepala BKN (Perka BKN).
Jhon menyampaikan, tim asesor ini berdasarkan penugasan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaan seleksi ini dilakukan atas permintaan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Buton Utara (Butur) yang diketuai Sekretaris Daerah Butur, Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.SI.
Sebanyak 62 aparatur mengikuti rangkaian asesmen kompetensi dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Buton Utara (Butur). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 12–13 Desember 2025, ini merupakan tahapan penting sebelum menentukan pengisian 24 jabatan kepala OPD di lingkup Pemkab Butur.
Asesmen dilakukan oleh tim asesor dari Universitas Padjadjaran Bandung yang dipimpin Dr. Jhon Fresly, berdasarkan penugasan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaan ini dilakukan atas permintaan Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Buton Utara yang diketuai Sekretaris Daerah Butur, Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si.
Dalam keterangannya, Dr. Jhon Fresly mengatakan tiga instrumen atau alat ukur yang digunakan pada asesmen di hari pertama yakni :
-
Tes Potensi (Psikometri)
Alat ukur psikologi yang menggali kemampuan dasar, pola pikir, dan kapasitas individu dari masing-masing peserta. -
Analisis Kasus (Case Analysis)
Peserta diminta mengerjakan studi kasus untuk melihat perilaku kepemimpinan, kemampuan kerja sama, orientasi hasil, komunikasi, pelayanan publik, hingga kemampuan mengambil keputusan.
“Dari analisis kasus akan terlihat perilaku sosiokultural perekat bangsa yang dimiliki peserta,” ujar Jhon. -
Preferensi Karir
Tes untuk mengukur minat dan kecocokan peserta terhadap unit kerja atau OPD yang mampu mereka pimpin.
Hari pertama dibagi menjadi dua sesi, dengan tiga subkegiatan tersebut.
Pada hari kedua, Sabtu, 13 Desember 2025 seluruh peserta akan mengikuti wawancara terstruktur yang dilakukan oleh delapan asesor, tiga di antaranya hadir langsung di Butur, sementara lima lainnya dari Bandung melalui Zoom Meeting.
“Setiap peserta akan diwawancara selama satu jam. Kami menggali perilaku kepemimpinan, rekam jejak, serta kecocokan mereka terhadap 24 jabatan yang diperebutkan,” jelas Jhon saat ditemui usai pembukaan resmi seleksi JPTP Butur di salah satu hotel di Kecamatan Kulisusu, Jum’at, 12 Desember 2025.
Saat ditanya mengenai standar asesmen, Jhon menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan mengikuti ketentuan BKN.
“Dari awal, pimpinan daerah meminta pelaksanaan sesuai Permenpan 15/2019. Semua proses disupervisi BKN untuk memastikan tidak ada intervensi dan hasil benar-benar objektif,” tegasnya.
Proses asesmen dilakukan menggunakan sistem komputerisasi, mulai dari pendaftaran, pengerjaan tes, hingga pengolahan nilai.
“Mereka mengerjakan soal, sistem langsung mengeluarkan nilai. Kami harap sehari setelah rangkaian selesai, seluruh rekap nilai sudah tersedia. Paling lambat Senin,” tambahnya.
Jhon menegaskan bahwa integritas dan kemampuan mengambil keputusan peserta dapat terlihat jelas melalui lima instrumen asesmen, yaitu:
-
Tes psikometri
-
Analisis kasus
-
Preferensi karir
-
Leaderless Group Discussion (LGD)
-
Wawancara terstruktur
“Melalui lima komponen ini, tergambar apakah peserta memenuhi standar minimal kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjalankan tugas,” tuturnya.
Jhon menegaskan bahwa pihaknya hanya sebagai pelaksana asesmen. Integrasi nilai asesmen dengan makalah dan wawancara sepenuhnya menjadi ranah Pansel JPTP Buton Utara.
“Kami hanya menjalankan asesmen center dan melaporkan hasilnya ke Pansel. Semua kembali ke Pansel sesuai prosedur,” ujarnya.
Kata dia, dengan pengawasan langsung BKN dan penggunaan sistem berbasis teknologi, proses asesmen JPTP Buton Utara tahun 2025 ini diharapkan berjalan profesional, objektif, dan bebas intervensi, sehingga mampu menghasilkan pemimpin OPD yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja untuk pembangunan daerah.(Adm/M2).
