ButonUtara,Trimediasultra.com – Komisi I DPRD Kabupaten Buton Utara menggelar rapat kerja perdana pada tahun anggaran 2026 dengan membahas kondisi fiskal daerah, khususnya penurunan transfer dana dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada menyusutnya belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Buton Utara dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota Komisi I, perwakilan OPD terkait, serta unsur pendukung lainnya, Kamis, 8 Januari 2026.
Rapat perdana ini menjadi momentum awal bagi Komisi I DPRD Buton Utara untuk melakukan evaluasi dan pemetaan awal terhadap kebijakan anggaran daerah di tengah dinamika fiskal nasional. Penurunan dana transfer pusat dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pelayanan publik, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi lingkup pengawasan Komisi I.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti dampak langsung penurunan transfer pusat terhadap struktur belanja OPD. Menyusutnya alokasi anggaran dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja OPD, efektivitas program, serta capaian target pembangunan daerah apabila tidak disikapi dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat.
Komisi I DPRD Buton Utara menegaskan pentingnya penyesuaian kebijakan belanja daerah yang berbasis prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. DPRD mendorong agar OPD melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa belanja daerah tetap sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Selain itu, Komisi I juga meminta pemerintah daerah dan OPD terkait untuk menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai sektor-sektor yang paling terdampak akibat penurunan dana transfer pusat. Data dan analisis tersebut dinilai penting sebagai dasar DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan.
Ketua Komisi I DPRD Buton Utara, Mazlin, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa kondisi fiskal yang menantang harus dihadapi dengan kebijakan yang cermat, transparan, dan akuntabel. DPRD menekankan agar setiap rupiah anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, terutama untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Melalui rapat perdana ini, Komisi I DPRD Buton Utara berharap terbangun sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi penurunan transfer dana pusat. DPRD menilai komunikasi yang terbuka dan perencanaan yang realistis menjadi kunci agar belanja OPD tetap efektif meskipun ruang fiskal daerah mengalami penyempitan.
Komisi I DPRD Buton Utara berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran daerah secara konstruktif, memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan, serta menjaga agar pelayanan publik dan agenda pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal.(Adm).
