ButonUtara,Trimediasultra.com – DPRD Kabupaten Buton Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Juru bicara DPRD, Muhammad Sairman Sahadia, dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD, Jumat (17/4/2026), menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi kunci utama peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Buton Utara.
Fokus Pendidikan: Pemerataan Jam Mengajar
DPRD meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan guru secara menyeluruh, khususnya bagi guru PNS yang belum mendapatkan jam mengajar optimal. Prioritas diberikan kepada guru PNS sebelum dialokasikan kepada guru PPPK. Selain itu, kelengkapan administrasi sekolah juga didorong untuk mencapai standar akreditasi tertinggi.
Sorotan Sektor Kesehatan
Pada sektor kesehatan, DPRD menilai masih terdapat sejumlah kendala mendasar yang perlu segera dibenahi, antara lain:
* Akses jalan menuju fasilitas kesehatan (faskes) yang masih terbatas.
* Distribusi tenaga medis yang belum merata di puskesmas.
* Keterbatasan alat kesehatan.
* Insentif tenaga medis yang dinilai belum memadai.
DPRD juga menyoroti keluhan tenaga kesehatan terkait keterlambatan pembayaran dana kapitasi dan jasa non-kapitasi. Legislator meminta agar hak tenaga kesehatan segera dipenuhi untuk menjaga kualitas layanan.
Infrastruktur dan Perizinan Diperketat
Kepada Dinas PUPR, DPRD merekomendasikan pengawasan ketat terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini mencakup verifikasi dokumen, kesesuaian tata ruang, hingga inspeksi lapangan guna mencegah pelanggaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Dinas Perhubungan didorong untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan pelabuhan kapal transit.
Perpustakaan hingga Investasi Daerah
DPRD juga menyoroti mandeknya rencana pembangunan gedung perpustakaan daerah yang telah diusulkan sejak beberapa tahun lalu. Dinas Perpustakaan diminta segera merealisasikan program tersebut.
Pada sektor investasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP diminta melakukan penataan ulang seluruh perizinan yang telah diterbitkan. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan hukum serta mengoptimalkan potensi retribusi daerah.
Olahraga, Desa, dan Pengawasan Program
Untuk sektor kepemudaan dan olahraga, DPRD mendorong rehabilitasi sarana olahraga melalui kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas fasilitas dan kontribusi PAD.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diminta:
* Melakukan audit investigasi terhadap program desa yang bermasalah
* Segera menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk menghindari kepemimpinan yang terlalu lama dijabat oleh pejabat sementara.
Evaluasi Seleksi Paskibraka dan Bantuan Nelayan
DPRD juga meminta Badan Kesbangpol melakukan evaluasi total terhadap sistem seleksi Paskibraka agar lebih transparan dan bebas dari praktik nepotisme.
Di sektor perikanan, penyaluran bantuan nelayan diminta lebih tepat sasaran. DPRD menekankan pentingnya validasi data penerima serta pengawasan pasca-penyaluran agar bantuan benar-benar diterima nelayan kecil.
Optimalisasi Pajak dan Retribusi
Secara umum, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk:
* Memperbarui data wajib pajak dan retribusi secara berkala
* Meningkatkan inovasi dalam pemungutan PAD
* Meninjau kembali tarif retribusi agar sesuai kondisi ekonomi masyarakat
Komitmen Pengawasan.
DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Hasil evaluasi ini juga akan menjadi bahan penting dalam pembahasan APBD tahun berikutnya.
“Kami berharap seluruh OPD dapat menindaklanjuti rekomendasi ini demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sairman.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan pemerintahan di Buton Utara ke depan menjadi lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Adm).
