ButonUtara,Penaaktual.id – DPRD Kabupaten Buton Utara melalui rapat paripurna menyampaikan hasil pembahasan dan pendalaman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Utara Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, dewan menilai secara umum pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 berjalan baik dan lancar, meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Laporan hasil pembahasan itu dibacakan oleh Sekretaris DPRD Buton Utara, Laode Junaiddin Samara, yang menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,” ungkapnya di Ruang Sidang Dewan (17/4/2026).
Menurutnya, dokumen LKPJ bukan sekadar laporan administrasi, tetapi menjadi cermin atas capaian pembangunan, kinerja pemerintahan, serta bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun berikutnya.
Pembangunan Dinilai Hasil Sinergi Semua Pihak
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD menyampaikan bahwa capaian pembangunan Kabupaten Buton Utara selama 2025 merupakan hasil kerja bersama antara unsur eksekutif, legislatif, dunia usaha, insan pers, tokoh agama, akademisi, serta seluruh lapisan masyarakat.
Namun demikian, DPRD juga mengingatkan masih adanya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta menjadikan catatan dewan sebagai bahan evaluasi agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin baik ke depan.
Dinas Pendidikan Serap Anggaran Terbesar
Berdasarkan data yang disampaikan, Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan pagu anggaran terbesar, yakni Rp192,5 miliar, namun realisasinya tercatat Rp128,49 miliar atau 66,75 persen.
Sementara itu, Dinas Kesehatan mencatat realisasi sangat tinggi, yakni Rp105,74 miliar dari pagu Rp108,41 miliar atau sekitar 98 persen.
Adapun RSUD Buton Utara memiliki pagu anggaran Rp183,14 miliar dengan realisasi Rp153,17 miliar atau 84 persen.
OPD dengan Realisasi Tinggi
Sejumlah OPD berhasil mencatat penyerapan anggaran di atas 98 persen, di antaranya:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): 99 persen
- Sekretariat DPRD: 99 persen
- Dinas Kominfo dan Persandian: 99 persen
- Satpol PP: 98,35 persen
- Bappeda: 98,35 persen
- Kesbangpol: 98,88 persen
- Dinas PU dan Penataan Ruang: 98,41 persen
Capaian tersebut menunjukkan sejumlah perangkat daerah mampu menjaga efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Badan Keuangan Daerah Jadi Sorotan
Salah satu angka yang cukup mencolok dalam laporan itu berasal dari Badan Keuangan Daerah, dengan pagu anggaran Rp124,60 miliar, namun realisasi baru Rp57,89 miliar atau sekitar 46 persen.
Rendahnya realisasi ini diperkirakan akan menjadi perhatian serius DPRD dalam evaluasi lanjutan, mengingat peran strategis Badan Keuangan Daerah terhadap stabilitas fiskal dan jalannya program pemerintahan.
DPRD Dorong Perbaikan Kinerja 2026
DPRD menegaskan, rekomendasi atas LKPJ bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai catatan yang diberikan, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Buton Utara dapat meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat realisasi anggaran, serta memperkuat pengawasan pada tahun 2026.
Momentum Evaluasi Daerah
Rapat paripurna pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting bagi Buton Utara untuk melihat sejauh mana uang rakyat telah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Masyarakat pun diharapkan ikut mengawal tindak lanjut rekomendasi DPRD agar pembangunan daerah tidak hanya terserap di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan.(Adm/Mao/Adv).
