ButonUtara, Trimediasultra.com – Di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Buton Utara terus memburu dukungan pendanaan dari pemerintah pusat guna memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih proaktif mencari sumber pendanaan dari kementerian agar program prioritas daerah tetap dapat direalisasikan.
“Di momentum HUT Buton Utara ke-19 ini, saya mengimbau seluruh kepala OPD untuk terus mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan akibat efisiensi, sehingga dukungan pusat sangat dibutuhkan,” ujar Afirudin, Rabu (1/7/2026).
Afirudin memasrikan salah satu program yang dipastikan mendapat dukungan pemerintah pusat adalah pembangunan jaringan irigasi melalui Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkapnya usai rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka HUT Butur ke-19.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buton Utara, Husima, menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan bendungan termasuk saluran primer sepanjang 5 kilometer dan saluran sekunder sepanjang 12 kilometer dengan nilai anggaran sekitar Rp68 miliar.
“Pekerjaan diperkirakan mulai berkontrak pada Agustus 2026. Cakupan layanan irigasi meliputi Buranga, Desa Waode Angkalo, Ronta, Rantegola hingga Gunung Sari,” katanya.
Selain itu, PUPR bersama Dinas Pertanian juga memperoleh alokasi sembilan titik program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi Nomor 2 Tahun 2025. Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp17,5 miliar.
Husima, memaparkan sembilan usulan tersebut tersebar di sejumlah desa, yakni Triwacu-wacu dua titik dengan cakupan lahan 22 hektare, Lahumoko dua titik seluas 22 hektare, Eelahaji satu titik seluas 7 hektare, Laanoipi satu titik seluas 7 hektare, Dampala Jaya satu titik seluas 5 hektare, Karya Mulya satu titik seluas 6 hektare, serta Bonegunu satu titik seluas 9 hektare.
“Total nilai usulan untuk sembilan titik JIAT tersebut mencapai Rp17.504.042.310,” ujar Husima.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mengakomodasi program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) untuk lima kelompok masyarakat, masing-masing empat kelompok di Desa Gunung Sari dan satu kelompok di Desa Soloy Agung.
Di sektor jalan, Pemkab Buton Utara juga mengusulkan peningkatan ruas Lakansai–Sawoano Ferry sepanjang 2,5 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp12,7 miliar.
Sementara itu, usulan peningkatan ruas jalan provinsi Pongkowulu serta ruas di Kecamatan Kulisusu Utara sepanjang 5 kilometer dengan nilai sekitar Rp27 miliar telah masuk daftar prioritas Kementerian.
“Statusnya sudah masuk dalam daftar kementerian. Tinggal menunggu proses selanjutnya, mudah-mudahan Oktober sudah berkontrak,” katanya.
Pemkab juga telah mengusulkan peningkatan ruas Wandaka–Malalanda–Lantagi untuk mengatasi kerusakan jalan di kawasan ibu kota kabupaten, serta ruas Langere–Waculaea yang akan dikerjakan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran.
Menurut Husima, secara teknis seluruh usulan infrastruktur Buton Utara telah memenuhi persyaratan. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah pusat membuat seluruh daerah harus bersaing mendapatkan alokasi pendanaan.
“Harapan kami, jika belum terakomodasi tahun ini, usulan tersebut tetap menjadi stok program kementerian untuk pelaksanaan tahun 2027,” pungkasnya.(Adm/M1).
