Butur, Trimediasultra.com – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) tahun 2023, Muhammad Hardhy Muslim mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan konsultasi mengenai dugaan adanya mafia anggaran di APBD 2023.
“Sebelum ke KPK RI, kami ke Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri Wilayah IV konsultasi masalah mafia anggaran. Setelah mendapatkan masukan, kami disarankan agar TAPD tetap menjaga integritas dan akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan daerah dan silahkan konsultasi dan melapor ke KPK RI,” demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara, Muhammad Hardhy Muslim, Senin 23 Januari 2023 melalui sambungan telepon genggam nya yang sementara dalam perjalanan menuju daerah Lipu Tinandeakona Sara.
Mantan Kabag Hukum Pemerintah Kota Baubau ini di era Walikota Amirul Tamim menuturkan, selaku Sekda ketika ada persoalan atau miskomunikasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka tempat untuk melakukan konsultasi adalah Kemendagri.
“Selaku Sekda atau pemerintah daerah di bawahi Kemendagri. Jika kami melakukan konsultasi ke Kemendagri memang sesuai jalur instansi tertinggi untuk diminta legal oponion bukan lapor di APH,” pungkas Mantan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kota Kendari ini.
Mantan Kepala Sub Bid Hukum, Mensprit Bappeda Kota Kendari ini menjelaskan hasil konsultasi ke Mendagri menyarankan bahwa Direktorat Bina Keuangan Daerah membenarkan langkah-langkah yang dilakukan TAPD sepanjang hal tersebut hanya sekedar menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Untuk itu, Kemendagri meminta agar TAPD tetap menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kunjungan saya ke KPK dalam rangka melapor LHKPN 2022 kan tidak salah untuk persiapan administrasi 2024,” ucap Hardhy Muslim.
Mantan Kepala Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Baubau ini menegaskan, bahwa jika publik atau sebagian politisi Butur mulai menilai persiapan maju di Pilkada 2024 silahkan. Karena itu hak mereka untuk memberikan penilaian, mengapa? Ya, mungkin jika melihat rekam jejak pribadi Sekda Butur sangat pas dan layak untuk maju. Apalagi selama di Birokrasi ada banyak pengalaman yang mungkin saja bisa menjadi bekal dalam mengelola pembangunan daerah.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang berasumsi untuk persiapan Pilkada 2024, iya silahkan saja. Karena semua punya hak politik yang sama, satu harapan kita bersama bahwa silahkan kita bersaing, asal sesuai norma dan etika hukum,” pungkas Mantan Staf Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Hardhy Muslim juga meluruskan polemik terkait fotonya bersama Kepala BKPSDM, Alimin yang beredar di media sosial sedang berada di gedung KPK RI pekan (Minggu) lalu. “Ya benar kami ke Kantor KPK RI sesuai arahan Kemendagri Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri Wilayah IV konsultasi masalah mafia anggaran. Jadi mengenai Mafia Anggaran, kita serahkan saja kepada yang punya kewenangan,” katanya.
(Trimediasultra.com/adm)
