ButonUtara, TrimediaSultra.com – Pelayanan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, antrean kendaraan milik masyarakat disebut kalah dominan dibanding kendaraan dengan tangki modifikasi yang diduga digunakan para pengecer untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Utara, Sujono, menyusul hasil amatannya terhadap aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU, khususnya di Desa Wasalabose.
Menurut Sujono, kondisi di lapangan menunjukkan pelayanan SPBU cenderung lebih banyak dimanfaatkan kendaraan milik pengecer dibanding masyarakat umum sebagai konsumen akhir.
“Pelayanan minimal 50:50, jangan dikuasai para pengecer itu. Saya harapkan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk menertibkan penyaluran BBM bersubsidi, utamanya Pertalite,” ujar Sujono, Selasa (15/9/2026).
Ia menyebut, berdasarkan pengamatannya, aktivitas pengisian BBM bersubsidi di SPBU Desa Wasalabose bahkan didominasi pengecer hingga sekitar 70 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi.
“Minimal ada perimbangan pelayanan. Jangan sampai masyarakat umum justru kesulitan mendapatkan BBM karena lebih banyak dilayani kendaraan para pengecer,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buton tersebut juga meminta kepolisian melakukan penyisiran atau penertiban terhadap kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, yang menggunakan tangki modifikasi dengan kapasitas tidak wajar untuk menampung BBM bersubsidi.
Menurutnya, kendaraan dengan kapasitas penampungan yang tidak normal berpotensi menyebabkan distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran apabila digunakan untuk membeli BBM dalam jumlah besar secara berulang.
“Sekarang yang beredar ini Rp23 ribu sampai Rp24 ribu untuk satu botol Aqua ukuran 1,5 liter. Bahkan harga eceran diprediksi bisa mencapai Rp25 ribu per 1,5 liter,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak wajar apabila pasokan BBM bersubsidi di Butur memang tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
“Logikanya kalau langka, maka terjadi lonjakan harga. Tapi ini kita tidak langka. Jadi ini memang salah satu tugas pemerintah daerah, dalam hal ini Perindag, melakukan penertiban, utamanya harga BBM subsidi di tingkat pengecer, guna mengantisipasi lonjakan yang begitu tinggi,” pungkasnya.(Adm/M2).
