Kendari, TrimediaSultra.com – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Muna Barat (Mubar), La Ode Agus, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mencopot Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, menyusul polemik pernyataannya terhadap anggota DPR RI, Ridwan Bae.
Agus menilai pernyataan Ridwan Badallah tidak mencerminkan etika komunikasi yang semestinya dijaga seorang pejabat publik. Ia meminta gubernur tidak sekadar memberikan teguran, tetapi juga mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya tersebut.
“Ridwan Badallah harus segera dipecat. Menurut kami, pernyataannya tidak menunjukkan adab dan etika, khususnya ketika berbicara tentang anggota DPR RI Ridwan Bae,” tegas Agus, Selasa (27/10/2026).
Menurut Agus, perbedaan pandangan antara pejabat pemerintah dan wakil rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya disikapi melalui argumentasi yang jelas, berbasis fakta, dan disampaikan dengan bahasa yang pantas.
Polemik ini bermula ketika Ridwan Bae meminta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, lebih aktif turun ke lapangan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Ridwan Badallah melalui kanal aktun tik tok pribadi @eRBe#Bersuara..
Dalam tanggapannya, Ridwan Badallah mempersoalkan etika komunikasi Ridwan Bae sekaligus memaparkan sejumlah program pemerintah, di antaranya bedah rumah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, modernisasi pelabuhan, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.
Namun, respons tersebut menuai polemik setelah Ridwan Badallah menggunakan ungkapan keras dalam mengkritik anggota DPR RI tersebut.
Bagi Agus, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan imbauan agar pejabat menjaga tutur kata. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap sikap dan cara berkomunikasi pejabat yang bersangkutan agar menjadi pelajaran bagi aparatur pemerintah lainnya.
Agus juga meminta ASR menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, gubernur sebagai pimpinan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pejabat di lingkungan pemerintahannya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat kepada publik.
“Kalau ASR tidak memecat Ridwan Badallah, kami menganggap gubernur ikut menjadi bagian dari persoalan ini. Sebab, pejabat publik harus mampu menunjukkan sikap dan etika dalam berkomunikasi,” ujarnya.
Bapera Mubar menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik seharusnya berorientasi pada substansi persoalan, bukan berkembang menjadi serangan personal yang berpotensi memperkeruh hubungan antarpemangku kepentingan.
Desakan tersebut kini menempatkan respons gubernur sebagai salah satu hal yang dinantikan. Publik membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana pemerintah daerah menyikapi polemik komunikasi pejabatnya, sekaligus memastikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab dan etika jabatan.(Adm/M2).
