
Buton Utara, TrimediaSultra.– Pemerintah Kabupaten Buton Utara mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Bonegunu-Kulisusu. Dokumen tersebut diproyeksikan menjadi pedoman pembangunan wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi.
Penyusunan RDTR dan KLHS itu memasuki tahapan Konsultasi Publik I yang secara resmi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Utara, Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si., selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), di Hotel Saraea, Kulisusu, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, yang dibacakannya, Hardhy menyebut konsultasi publik menjadi bagian penting untuk memastikan dokumen perencanaan tersebut disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, RDTR tidak boleh hanya menjadi dokumen teknis yang mengatur batas kawasan dan peruntukan lahan. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus mampu mengarahkan pembangunan perkotaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kepastian hukum bagi investor.
“Suatu dokumen rencana yang baik harus menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton Utara,” demikian disampaikan Hardhy saat membacakan sambutan Bupati.
Ia menegaskan, penataan ruang memiliki konsekuensi jangka panjang karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan ruang, kata dia, akan menentukan perkembangan permukiman, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah meminta agar penyusunan KLHS tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan sebelum kebijakan tata ruang ditetapkan.
“KLHS memastikan bahwa tata ruang yang kita sepakati hari ini telah lolos uji daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kita ingin daerah kita maju, tetapi kita juga ingin memastikan air kita tetap bersih, udara kita tetap segar, laut kita tetap terjaga potensi dan keanekaragaman hayati, serta daerah kita aman dari bencana,” ujarnya.
Hardhy juga mengingatkan pentingnya mengintegrasikan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan kawasan perkotaan Bonegunu-Kulisusu.

Menurutnya, RDTR bukan sekadar dokumen di atas kertas, melainkan peta jalan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan fisik wilayah. Terlebih, RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) akan menjadi acuan dalam menentukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk lokasi industri, permukiman, dan kawasan lindung.
Dalam kesempatan tersebut, Hardhy menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang, atas dukungan penyusunan RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Bonegunu-Kulisusu melalui Program Prioritas Bantuan Teknis (Bantek) tahun 2026 yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia.
Ia berharap dukungan tersebut dapat berlanjut pada tahun berikutnya untuk penyusunan RDTR di kawasan pembangunan lainnya di Buton Utara.
Hardhy juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, dan lurah memberikan data yang akurat serta masukan konkret agar dokumen yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kondisi riil di lapangan.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat, hingga kepala desa untuk aktif memberikan data yang akurat dan masukan yang konkret. Jangan sampai dokumen ini selesai, tetapi tidak sesuai dengan realitas dan kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Ia turut membuka ruang bagi masyarakat, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan kalangan akademisi untuk menyampaikan kritik maupun saran konstruktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
Konsultasi publik ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Buton Utara Sujono, S.Ars., tim supervisi dan Project Management Unit Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), jajaran kepala OPD, tim konsultan penyusun materi teknis dan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR, Kepala BPS Buton Utara, para camat, kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha.
Hadir secara daring, pejabat fungsional Kementerian ATR/BPN, Ir. Sufrijadi, MA., serta perwakilan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.(Adm/M1/H411151l).



