Djoko Tetuko: Pemerintah Tak Jalankan Pemerintahan dengan Benar, Pers Harus Jalankan Fungsi Kontrol Sosial

27
Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Djoko Tetuko, menegaskan pers harus menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.
Advertisement

Kendari, TrimediaSultra.com – Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Djoko Tetuko, menegaskan pers memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, terutama ketika penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Djoko, pers harus menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.

Penegasan tersebut disampaikan Djoko saat mewakili ketua PWI Pusat, Akhmad Munir membuka secara resmi Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Sabtu (21/11/2026).

Kontrol sosial pers bukan berarti pers memiliki kewenangan mengambil alih fungsi lembaga pengawas, aparat penegak hukum, atau lembaga peradilan. Namun, pers memiliki mandat konstitusional dan undang-undang untuk mengawasi, mengkritisi, mengungkap, serta menyampaikan kepada publik berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Landasan utamanya adalah Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan:

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Artinya, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi tentang kegiatan pemerintah, tetapi juga harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, penggunaan kekuasaan, dan penyelenggaraan kepentingan publik.

Selain itu, Pers dapat mengangkat persoalan masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan atau perlakuan sebagaimana mestinya, termasuk persoalan hukum, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanahan, dan kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Ia menekankan, pers tidak boleh kehilangan daya kritis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan harus mampu mengungkap berbagai persoalan publik melalui kerja jurnalistik yang profesional, independen, dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Djoko juga menyoroti pentingnya kesinambungan kepemimpinan dan persatuan anggota sebagai modal utama menjaga keberlangsungan organisasi.

Menurutnya, roda organisasi dapat terus berjalan apabila seluruh anggota memiliki komitmen menjaga kebersamaan serta menghormati mekanisme dan aturan organisasi.

Ia turut mengingatkan bahwa kegiatan jurnalistik bukan sekadar aktivitas menyampaikan informasi, melainkan sebuah proses profesional yang mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Ini kalau tidak dilakukan secara profesi, tidak mungkin berjalan,” tegas Djoko.

Paparan Djoko juga memperlihatkan pentingnya pembenahan tata kelola organisasi PWI secara sistematis. Konsolidasi kelembagaan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan internal, tetapi harus diikuti dengan penguatan regulasi dan mekanisme organisasi.

Suasana dan peserta konfrensi PWI Sulawesi Tenggara tahun 2026.

Penerbitan peraturan organisasi serta penegasan mekanisme pelaksanaan konferensi menjadi bagian penting untuk menciptakan kepastian prosedur sekaligus mencegah munculnya sengketa internal akibat perbedaan penafsiran aturan.

Selain itu, penguatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme anggota.

Tantangan industri media yang semakin kompleks, terutama di tengah dominasi media siber dan derasnya arus informasi digital, menuntut wartawan bekerja lebih cepat tanpa mengabaikan akurasi, verifikasi, dan etika jurnalistik.

Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pers.

Perhatian terhadap perlindungan kelompok rentan, khususnya anak, turut menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan dalam praktik pemberitaan.

Dengan demikian, konsolidasi organisasi dan peningkatan profesionalisme wartawan menjadi dua agenda yang saling berkaitan. Persatuan merupakan modal kelembagaan, sedangkan kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi dalam menjaga marwah profesi kewartawanan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembenahan PWI akan ditentukan oleh konsistensi penerapan aturan dari tingkat pusat hingga daerah, serta komitmen seluruh anggota dalam menjaga independensi organisasi dan profesionalisme pers,” tutupnta.(Adm/Asman). 

Facebook Comments Box