Butur, Trimediasultra.com – Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah.
Selain berperan besar dalam perencanaan daerah, DPRD juga memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan,
Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah.
Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,” kata Trisna Jaya saat kunjungan masa Reses I di Desa Pongkowulu.
Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di pedesaan. Banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di pedesaan biasanya menyangkut infrastruktur desa seperti jembatan, jalan desa, talud sungai, trotoar, saluran irigasi dan sebagainya.
Untuk itu peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sangat vital untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi.
Berbagai program dan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan derah telah dihasilkan, berkat kemitraan yang terjalin baik antara legislatif dan eksekutif.
Dalam setahun DPRD juga rutin melakukan kunjungan reses saat masa istirahat dari kegiatan bersidang sebanyak tiga kali di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Pada masa reses 1 tahun 2023, sebanyak 20 legislator Butur kembali turun lapangan menyebar di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Para wakil rakyat itu hadir menemui konstituen untuk bersilatirahmi sekaligus berdialog mendengarkan secara langsung aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat.
Anggota DPRD Butur, Muhammad Trisna Jaya, misalnya. Pada reses kali ini, ia turun menyapa masyarakat Desa Pongkowulu Kecamatan Kambowa, Sabtu, 11 Februari 2023.
Legislator Butur yang berasal dari dapil 1 (Kecamatan Kambowa, Bonegunu dan Kulisusu Barat) itu menyambangi wilayah dapilnya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat demi melahirkan program-program yang tepat sasaran atau bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Berbagi usulan maupun keluh kesah masyarakat yang disampaikan saat kunjungan di lapangan, ditampung, lalu akan disuarakan di parlemen.
Pada kunjungannya kali ini, Muh Trisna Jaya berhasil mencatat beberapa usulan penting dari warga setempat, di antaranya kebutuhan akan adanya tambahan jalan usaha tani untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian jalan wisata, termasuk jaringan telekomunikasi yang belum memadai.
Kepala Desa Pongkowulu, Baharudin, menyampaikan desa yang dipimpinnya kini masih sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai dalam menunjang kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, Desa Pongkowulu juga masih membutuhkan penambahan jalan usaha tani untuk memudahkan akses transportasi masyarakat ke kebun ataupun mengangkut hasil panen untuk dipasarkan. Termasuk pembangunan jalan wisata juga menjadi usulan pemerintah dan warga Desa Pongkowulu untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata setempat.
Baharudin berharap, berbagai usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi prioritas untuk dikawal dan disuarakan di di dewan.
“Kehadiran bapak Trisna Jaya sebagai anggota DPRD merupakan jembatan kita dan masyarakat desa untuk menyalurkan usulan kita di DPRD,” ungkap Kades Pongkowulu.
Muhammad Trisna Jaya menyambut baik usulan yang dititipkan kepadanya. Pembangunan jalan tani, misalnya. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, akses jalan tani yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Akses menuju lahan kebun yang selama ini sulit dijangkau, tentu akan lebih mudah dan cepat ketika sudah ada jalan tani.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait pembangunan jalan usaha tani tersebut, Trisna Jaya yang merupakan salah satu anggota Komisi III DPRD Butur itu bekomitmen akan mengawal dan menyuarakan usulan ini di parlemen, dengan harapan dapat terakomodir di Perubahan APBD 2023. Kalaupun belum terealisasi, maka akan ia perjuangkan lagi pada tahun anggaran berikutnya agar menjadi program prioritas.
“Kalau untuk jaringan telekomunikasi, nanti saya komunikasikan dengan dinas terkait,” ungkap Ketua Bappilu DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Buton Utara itu di hadapan masyarakat. (Adv)
