Butur, Trimediasultra.com – Reses masa sidang pertama anggota DPRD Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan selama sepekan terus dilakukan masing-masing anggota Dewan.
Salah satu cara DPRD Butur menjaring aspirasi dengan intens turun lapangan mendengarkan langsung keluhan ataupun masukan dan saran masyarakat. Berbagai usulan ditampung lalu disuarakan di parlemen.
Dalam reses atau belanja aspirasi yang dilakukannya, masalah infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi pertanian hingga belum masih minimnya penerangan jalan dan jaringan telekomunikasi masih dikeluhkan masyarakat.
Sebanyak 20 anggota DPRD setempat menyebar di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing menjaring aspirasi masyarakat
Para wakil rakyat ini terus bekerja berupaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi. Secara intens mereka turun mengundang konstituennya untuk menyuarakan kendala-kendala dan kebutuhannya guna diperjuangkan di perlemen pada saat pembahasan program-program bersama pemerintah daerah.
Anggota DPRD Butur, Nasri, legislator Partai Demokrat ini melakukan reses masa sidang pertama tahun 2022-2023 di Desa Langere, Kecamatan Bonegunu dan Desa Bumi Lapero, Kecamatan Kulisusu Barat (Kulbar).
Nasri yang juga Ketua Partai Demokrat Butur ini mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk menjemput aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan di legislatif.
Saat reses di Desa Langere, masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani rumput laut memintanya untuk mendapat bantuan tali bagi petani rumput laut.
Dikesempatan itu pula, asyarakat juga meminta agar Desa Langere dinobatkan sebagai kampung budidaya rumput laut. Hal tersebut karena masyarakat Desa Langere adalah pembudidaya rumput laut.
“Boleh dikata 98 persen masyarakat Desa Langere itu adalah pembudidaya rumput laut,” ucap salah seorang warga.
Rata-rata masyarakat Desa Langere yang masih berusia produktif bekerja sebagai pekerja budidaya rumput laut.
Harapannya, dinobatkan sebagai kampung budidaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Harapan ini ditunjang dengan dimulainya proses pembangunan jembatan yang menghubungkan Langere-Tanah Merah, yang melalui hutan mangrove di desa tersebut. Menurutnya, jembatan itu nantinya akan menjadi salah satu ikon Kabupaten Butur.
Tidak menutup kemungkinan ketika Langere menjadi kampung budidaya dan dengan adanya dua ikon Butur di Desa Langere, berarti tidak menutup kemungkinan kedepan Langere sebagai sentaral wisata mangrove.
“Kami berharap anggota dewan membantu dan mengawal agar Desa Langere itu bisa dinobatkan sebagai kampung budidaya,” harap warga tersebut.
Sementara itu Nasri mengatakan, terkait pengadaan bantuan tali bagi petani rumput laut. Ia mengaku, tidak akan menunggu APBD. Ia akan mengupayakan sesuai kemampuannya. Ia meminta kepada Kepala Desa Langere yang turut mendampinginya, untuk mendata warganya yang membutuhkan bantuan tali tersebut.
“Yang mampu saya lakukan akan saya lakukan,” tutur Sekretaris Komisi II DPRD Butur itu.
Terkait Kampung Budidaya, Nasri mengatakan, secara topografi Langere sangatlah tepat kalau dijuluki sebagai kampung budidaya. “Kita sama berharap, untuk kemudian Desa Langere ini dijadikan kampung budidaya,” harap dia.
Nasri menjelaskan, Desa Langere akan menjadi kampung budidaya kalau itu melekat dalam hati dan niatan tulus untuk membangun Kabupaten Butur, salah satunya di Desa Langere. Hal itu butuh upaya pemerintah secara kongkrit, sehingga nantinya akan muncul sebuah realita bahwa Desa Langere akan menjadi kampung budidaya.
“Kalau kita mampu rebut julukan itu, luar biasa. Tidak hanya sekedar simbol atau nama, tetapi itu barengan dengan nilai anggaran untuk diturunkan di desa yang bersangkutan,” katanya.
Usai mendengarkan aspirasi warga Desa Langere, Nasri melanjutkan perjalanannya di Desa Bumi Lapero, Kecamatan Kulisusu Barat untuk melakukan hal yang sama.
Salah seorang warga, Andir mengatakan, masyarakat Desa Bumi Lapero saat ini memerlukan perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, akses jalan menuju Desa Bumi Lapero tidak layak dilewati kendaraan saat musim hujan.
“Selama ini, di desa kita ini pemerintah daerah tidak diperhatikan. Artinya, jalan lingkungan desa kita hancur saat ini, kalau musim hujan tidak bisa lewat motor apalagi mobil,” beber salah seorang warga Desa Bumi Lapero.
Menanggapi keluhan masyarakat, Nasri mengatakan, jika persoalan infrastruktur jalan berada dibawah pengawasan Komisi III DPRD Butur. Namun ia akan mendiskusikan hal itu dengan para anggota Komisi III untuk dicarikan solusinya.
“Hari ini saya mengunjungi Desa Bumi Lapero untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dari keluhan-keluhan itu, akan saya tampung sebagai aspirasi masyarakat untuk saya perjuangkan,” pungkasnya. (Adv).
