Buton, Trimediasultra.com – Penjabat (Pj) Bupati Buton Laode Mustari menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Data Presisi dalam rangka mendorong terwujudnya data desa presisi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.
Laode Mustari mengatakan, Pemda Buton bakal menyediakan basis data untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, guna mempercepat penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
Sehingga mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan daerah dan desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Pj Bupati Buton.
Dikatakannya, dengan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu maka dapat dipertanggungjawabkan. Juga akan mudah diakses Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah,
“Dengan basis data yang akurat maka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah terukur tingkat keberhasilannya,” ujarnya saat ditemui awak media di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sultra usai mengikuti Rakor, Jum’at 29 September 2023.
Pada kesempatan itu, Penjabat Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. dalam acara tersebut memberikan arahan dan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Sultra agar mengadopsi Program Desa Presisi (DDP) sebagaimana telah dilakukan Pemda Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).
Saat ini implementasi Data Desa Presisi telah diterapkan pada delapan Desa di Kabupaten Kolaka Utara, salah satunya di Kecamatan Watunohu.
“Saya harap semua Kabupaten dan Kota di Sultra bisa mengadopsi DDP, karena manfaatnya sangat besar bagi pembangunan,” kata Pj. Gubernur Sultra.
DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.
Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra meminta dukungan dari DPRD Sultra agar formulasi DDP masuk dalam agenda Prolegda prioritas 2023, sehingga dapat berkelanjutan.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sofyan Sjaf yang diundang sebagai ahli menjelaskan bahwa data presisi merupakan sebuah cara baru dalam dalam pengelolaan data.
“Data desa presisi untuk menjawab lima aspek kesejahteraan rakyat. Dalam konteks big data inilah kemudian kita mendorong ada metodologi baru. Metodologi baru inilah yang harus dilakukan oleh rakyat supaya murah, efisien dan efektif,” jelasnya.(Adm/Ton/Adv)
