Baubau, Trimediasultra.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) mengikuti kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Desa Tingkat Regional Provinsi Sultra tahun 2023 di Tamimu Ballroom Baubau, Jum’at, 13 Oktober 2023.
Jendral Aparatur Sipil Negara (ASN) Butur itu mengingatkan, bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa.
Hal itu disampaikan Hardhy Muslim usai mengikuti pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Sultra, kegiatan ini dibuka oleh PJ. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H l, yang di wakili oleh Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Muhammad Chalil Purba.
Eks Camat Kulisusu Utara (Kulut) Butur itu mengatakan, sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat untuk bangsa yang maju, di era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian terhadap pembangunan di pedesaan semakin besar.
“Alokasi dana desa dari tahu ke tahun bertambah meningkat. Dana desa ini telah meningkatkan pembangunan di pedesaan,” jelas Kak Mus sapaan karib Sekda Butur.
Melalui dana desa, lanjutnya, ribuan kilometer jalan desa, ribuan meter jembatan, ratusan unit BUMDES, posyandu dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Butur.
Namun disisi lain, beberapa kasus penggunaan dana desa juga pernah terjadi, yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di pedesaan,” ungkap Jenderal ASN Butur itu.
“Karena itu, kontrol terhadap penggunaan keuangan dana desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan, perlu dijalankan secara cermat, akurat dan konsisten, oleh pihak-pihak yang berwenang,” terangnya.
Muhammad Hardhy Muslim juga mengingatkan, para kepala desa agar pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat dan pemerintahan.
Pemerintahan desa kiranya tanggap terhadap setiap aspirasi masyarakat, agar setiap kebijakan yang dihasilkan, benar-benar dilandasi semangat demokrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Disamping itu, pengelolaan pembangunan secara partisipatif dari masyarakat, sebagai bentuk upaya konkrit dalam mengelola program-program pembangunan di desa.
“Karena itulah semangat swadaya dan gotong royong masyarakat, menjadi suatu keharusan yang kita tumbuh kembangkan, di seluruh lingkup kehidupan masyarakat di pedesaan.
Mari kita satukan tekad, satukan langkah dan gerak, demi memantapkan wilayah desa sebagai bagian terdepan Dalam pembangunan,” tegas Hardhy Muslim.
“Melalui kegiatan workshop ini, saya berharap DPMD dan Inspektorat Butur dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka meningkatkan produktivitas, untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” tuturnya.
Sekedar informasi, kegiatan ini dihadiri anggota DPD RI dapil Sultra DR. H. MZ. Amirul Tamim., M. Si sebagai salah satu narasumber, Kegiatan di buka dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang mana Butur diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektur Inspektorat.(Adm)
