Butur, Trimediasultra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Utara (Butur) Muhammad Hardhy Muslim buka pelatihan pengelola pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPPKS) untuk mengatasi persoalan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting di Butur tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Jenderal ASN Butur itu mengatakan, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis Institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
Saat ini, kata Dia, persoalan keluarga terus bermunculan. Sebagian persoalan baru, sebagian lainnya merupakan pengulangan persoalan lama yang belum terselesaikan,” kata Hardhy Muslim saat buka kegiatan Pelatihan PPKS di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Butur, Senin, 16 Oktober 2023.
Melalui program yang dikembangkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ikut ambil bagian untuk mengatasinya,” ujarnya.
Menurut Kak Mus sapaan karib Sekda Butur itu, DPPKB berusaha menghadirkan layanan terpadu dalam mengatasi aneka persoalan yang dihadapi keluarga melalui PPKS.
PPKS dibentuk sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat. Kegiatannya berfokus pada pelayanan keluarga. Dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
“Pelatihan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana PPKS. Selain juga mengoptimalkan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan publik,” tutur Hardhy Muslim.
Dikatakannya, tujuan dari PPKS itu sendiri, agar terlaksana penyelenggaraan pelayanan konseling keluarga, yang meliputi pelayanan KIE, kependudukan dan keluarga, layanan konseling terhadap keluarga anak & balita, pasangan pranikah, keluarga remaja dan remaja, KB dan kesehatan reproduksi.
Selain itu untuk, lanjutnya, pelayanan konseling keluarga harmonis, keluarga lansia dan lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga, serta pelayanan kontrasepsi yang memungkinkan sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” beber Eks Camat Kulisusu Utara itu.
Adapun jenis pelayanan PPKS yang akan diberikan pada masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi data-data keadaan penduduk setempat.
2. Konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak sebagai upaya menyiapkan kualitas anak agar menjadi SDM yang berkualitas melalui pola pengasuhan yang benar
3. Konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja meliputi konseling dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan keterbukaan antara remaja dan orang tua, agar remaja terbebas dari narkoba, seks bebas, AIDS dan kenakalan remaja.
4. Konsultasi dan konseling pranikah, akan lebih memberikan gambaran awal akan makna pernikahan. Konseling lebih menekankan pada kesiapan calon pengantin secara usia, psikologis, agama, komunikasi, dan ekonomi.
5. Konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menjelaskan setiap alat kontrasepsi secara benar dan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh alat dan obat kontrasepsi tersebut.
6. Konsultasi dan konseling keluarga harmonis, pengamalan nilai-nilai moral menurut delapan fungsi keluarga meliputi, fungsi agama, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
7. Konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia. Maksud konseling tersebut mengatasi masalah lansia, misalnya masalah kesehatan, psikologis, komunikasi dgn anggota keluarga, dan masalah lansia lainnya.
8. Pembinaan usaha ekonomi keluarga, program pemberdayaan ekonomi keluarga (PEK) dilaksanakan oleh BKKBN melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga.
Eks Kepala Inspektur Inspektorat Butur itu mengatakan, keberhasilan program-program diatas tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk partisipasi masyarakat sebagai pendorong utama menuju keluarga berkualitas,” pungkasnya. (Adm)
