Butur, Trimediasultra.com – Ekspose tiga tahun masa kepemimpinan pasangan Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakariah dan Wakil Bupati Butur, Ahali. Selain ekspose kinerja selama tiga tahun pembangunan. Pemerintah Kabupaten Butur juga menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Banyak yang sudah dicapai selama menjabat jadi Bupati Butur, Ridwan Zakaria berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jaminan kesehatan yang semakin baik serta infrastruktur yang selama ini jadi kedala utama di Butur semakin maju.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati, Muhammad Ridwan Zakariah, bertempat di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) setempat, Kamis, 7 Maret 2024.
Pada kesempatan tersebut, Ridwan menekankan lima poin penting yang harus menjadi fokus perhatian bersama berkaitan dengan rencana penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 mendatang.
Pertama, penyusunan perencanaan program, kegiatan harus selaras dan konsisten dengan pelaksanaannya yang berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Butur tahun 2021-2026, sehingga konsistensi program kegiatan yang ada dalam dokumen RKPD tetap terkait dalam APBD dan juga sebaliknya.
Kedua, perlunya perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program yang dilaksanakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. “Sehingga apa yang kita rencanakan betul-betul fokus dan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi,” tuturnya.
Ketiga, memprioritaskan program kegiatan yang fokus pada prioritas dan tematik pembangunan untuk mendukung pencapaian target nasional. Keempat, perlunya perkuatan perencanaan yang berbasis kewilayahan. Program-program pembangunan diarahkan pada lokus yang jelas dan tepat. Dalam hal ini, tentu juga diperlukan harmonisasi dan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait dalam merumuskan program-program pembangunan kewilayahan.
Terakhir, Ridwan juga menekankan perlunya perkuatan integrasi sumber-sumber pendanaan lain dalam membiayai program program pembangunan daerah. “Kita sudah harus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan sebagai upaya kemandirian fiskal,” imbuhnya.
Dijelaskan Ridwan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan sulit diprediksi. Hal itu dipengaruhi tidak saja oleh kondisi internal, namun juga aspek eksternal seperti perkembangan ekonomi global,geopolitik, dan keamanan.
Perubahan lingkungan sebagai sebuah keniscayaan harus direspon dengan kebijakan pembangunan yang dinamis, adaptif, namun berkelanjutan. “Oleh karenanya, saya mengajak kepada kita semua untuk bisa bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi,” ucap Bupati Butur dua periode itu.
RKPD Butur 2025 mengambil tema “Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan serta kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”.
Tema RKPD ini selanjutnya dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan untuk menjawab isu- isu strategis, sebagai berikut:
Pertama, pemerataan dan pemantapan pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalur pantai utara Labuan-Lakansai dan umumnya semua wilayah kecamatan di Buton Utara.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk mendorong daya saing daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk membuka peluang investasi dalam rangka membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Butur, Zainal Arifin, menjelaskan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten merupakan forum antarpelaku kepentingan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; arah kebijakan pembangunan; menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Termasuk melakukan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan yang diusulkan, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan.
Musrenbang RKPD ini telah diawali dengan musrenbang desa/kelurahan pada bulan Januari, kemudian musrenbang kecamatan bulan Februari, dan pada 6 Maret dilaksanakan forum desk musrenbang antara delegasi kecamatan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Jumlah usulan desa dan kelurahan sebanyak 390 usulan dari 78 desa 12 kelurahan dan enam kecamatan yang ditujukan di 17 OPD yang nantinya akan dimatangkan dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD sesuai pasal 80 ayat 2 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama .
“Melalui penyelenggaraan Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam membangun kerja sama antar pemangku kepentingan khususnya dalam meningkatkan pembangunan Buton Utara,” pungkasnya.(Adm)
