Butur, trimediasultra.com – Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Rahman menyoroti langsung kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Butur. Ia pun meminta data ASN dan PPPK untuk evaluasi kehadiran pegawai yang mengikuti apel gabungan OPD yang kerap dilaksanakan setiap senin pagi.
Hal ini disampaikan saat memimpin Apel Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di halaman Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Senin 16 Juni 2025,”Masing-masing OPD paling lambat besok menyetor data ASN dan PPPK,” ungkapnya
Anggota DPRD Butur dua periode ini menekankan pentingnya peningkatan kedisiplinan ASN, terutama terkait kehadiran selama jam kerja. Ia menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas, dan ASN wajib berada di kantor selama jam kerja, kecuali saat jam istirahat makan siang.
Saat dikonfirmasi trimediasultra.com, Rahman secara tegas mengingatkan pentingnya komitmen ASN dalam mengikuti kegiatan formal seperti upacara bendera dan apel. Menurutnya, masih banyak ASN yang belum menunjukkan kedisiplinan sebagaimana mestinya.
“Disiplin adalah bentuk komitmen kita sebagai pelayan masyarakat. Ini bukan sekedar formalitas, tapi bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai abdi negara,” tegasnya.
Ia juga meminta agar para kepala OPD tidak menutup mata, Mereka diminta ikut bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol kehadiran pegawainya baik itu ASN maupun PPPK. Kepala OPD harus menjadi contoh sekaligus pengawas.
“Jangan biarkan pegawai datang seenaknya, Pemimpin harus menjadi contoh sekaligus pengawas dalam menjaga kedisiplinan,” ujarnya.
Ketua DPC PKB Butur itu juga mengingatkan, dalam roda birokrasi harus saling menghormati, sambil berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu meliputi kegiatan administrasi, termasuk pelayanan hak dan kewajiban pegawai, sehingga pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Rahman pun menyoroti adanya oknum ASN yang tidak melaksanakan perintah dengan baik bahkan cenderung melawan. “Saya ada dapat laporan dari BPK bahwa absensi kita ada temuan terkait penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kita buka semua, kita mulai dari yang kecil-kecil, masa pegawai yang rajin berkantor sama dengan TPP pegawai yang malas berkantor,” ungkapnya.
Rahman juga meminta peran aktif dari Satpol PP, Inspektorat, serta Kepala BKPSDM untuk mengawasi dan menindaklanjuti kedisiplinan pegawai. Ia menyoroti pentingnya produktivitas, bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak boleh lagi ada laporan jam 11 siang kantor sudah sepi dan tidak ada yang melayani. Ini harus menjadi perhatian serius, terutama bagi para kepala OPD. Mohon atensi terhadap bawahannya,” pungkasnya.(Adm/M2).
