Buranga, Trimediasultra.com – Polemik penonaktifan ratusan kepala sekolah di Kabupaten Buton Utara (Butur) memasuki babak baru. DPRD Butur akhirnya memanggul tiga instansi terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I, Jum’at, 21 November 2025.
RDP tersebut mempertemukan perwakilan guru terdampak dengan BPSDM, Dinas Pendidikan, serta Bagian Hukum Setda Butur setelah terbitnya SK Bupati Butur Nomor 1079 Tahun 2025 yang membuat 107 kepala sekolah kehilangan jabatan tanpa kejelasan penempatan.
Dalam forum itu, salah satu guru, La Ode Nur salam, menyampaikan keresahan para mantan kepala sekolah yang telah dia bukan berada dalam ketidakpastian. Mereka tidak lagi memegang SK penempatan baru maupun mendapatkan jam mengajar.
“Kami datang ke sekolah bukan sebagai guru, bukan sebagai kepala sekolah. Kami seperti digantung,” ungkap Nursalam
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Butur, Agus Pria Budjana, menjelaskan bahwa SK Bupati tersebut sah dan otomatis mengembalikan para kepala sekolah menjadi tenaga pendidik di sekolah asal. Ia meminta para guru segera berkoordinasi dengan operator sekilah untuk validasi data.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Butur, Mazlin, menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak boleh ditunda lagi. DPRD pun mengeluarkan empat rekomendasi:
1. Bupati diminta segera menerbitkan SK penempatan yang jelas sesuai kualifikasi guru.
2. Dinas Pendidikan wajib memfinalkan administrasi, termasuk urusan sertifikasi.
3. BKPSDM dan Bagian Hukum harus berkoordinasi intensif dengan Bupati terkait penerbitan SK.
4. Instansi terkait diberi tenggat tujuh hari kerja untuk melaporkan perkembangan secara tertulis kepada DPRD.
RDP ditutup dengan penegasan bahwa DPRD akan terus mengawal penyelesaian polemik yang menyangkut masa depan ratusan tenaga pendidik tersebut.(Adm/M2).
