ButonUtara, Trimediasultra.com – Fraksi Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) memberi sinyal keras dalam rapat paripurna DPRD Buton Utara. Meski mendukung penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, fraksi menegaskan APBD harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar dokumen anggaran.
Pandangan fraksi dibacakan langsung oleh Trisna Jaya, yang menekankan bahwa arah penyusunan RAPBD sudah sejalan dengan regulasi dan RPJMD. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan bukan hanya mengikuti aturan, tetapi memastikan hasil konkret dirasakan masyarakat.
“Kami bukan hanya membaca angka. APBD ini harus bekerja untuk rakyat, bukan sekadar laporan tahunan,” tegas Trisna saat menyampaikan sikap fraksi, Rabu, 26 November 2026 di Ruang Rapat DPRD Butur.
Menurut data pemerintah, struktur RAPBD 2026 mencakup:
- Pendapatan: Rp 539,7 miliar
- Belanja: Rp 525,8 miliar
- Defisit: Rp 13 miliar ditutup SILPA
Fraksi GKI menilai penggunaan SILPA sebagai penutup defisit merupakan langkah realistis, namun perlu pengawasan ketat agar tidak menjadi pola pembiayaan tahunan yang tidak produktif.
Selain itu, Fraksi GKI menyoroti keras ketergantungan fiskal daerah pada transfer pusat. Menurut fraksi, kondisi ini harus mendorong percepatan inovasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah.
“Peningkatan PAD tidak boleh lagi berhenti pada wacana musiman. Ini harus menjadi agenda kerja nyata dan terukur,” tambah Trisna.
Fraksi juga menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat sesuai Permendagri nomor 14 tahun 2025 wajib diarahkan pada pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami mendukung pemerintahan ini, tapi bukan tanpa pengawasan. Kami akan memastikan APBD 2026 memberi manfaat nyata bagi masyarakat Buton Utara,” pungkas Trisna.(Adm/M2).
