ButonUtara, Trimediasultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara resmi menyerahkan dan menyampaikan Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, Rabu, 26 November 2025.
Dalam pidatonya, Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan RKPD, KUA-PPAS, hingga RKAS perangkat daerah, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2025–2029.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 memperhatikan kondisi fiskal nasional, termasuk kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pemerintah pusat. Dengan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer, pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategi untuk memastikan kesinambungan pembangunan.
“Keterbatasan fiskal bukan hambatan, tetapi tantangan bagi kita untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Prioritas belanja pada APBD 2026 tetap diarahkan pada pemenuhan layanan dasar, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dalam penyampaiannya, Bupati merinci proyeksi APBD Tahun 2026 sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah: Rp 539,76 miliar
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 27,46 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 502,37 miliar. - Belanja Daerah: Rp 525,82 miliar,
mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. - Pembiayaan Daerah:
Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 36,45 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 23,39 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang.
Dengan struktur tersebut, APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp 13,06 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto daerah.
Bupati menekankan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan dan penataan belanja secara lebih efisien.
“Penguatan pendapatan daerah dan pengendalian belanja adalah kunci menuju kemandirian fiskal. Pemerintah daerah akan terus memperkuat manajemen anggaran berbasis prioritas dan manfaat publik,” tutupnya.(Adm/M2).
