ButonUtara, Trimediasultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) resmi memulai seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi 24 posisi kepala OPD. Dalam proses ini, Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, SH., MH mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh peserta seleksi bahwa tidak ada ruang bagi lobi, titipan politik, atau intervensi kekuasaan.
“Kalau ada yang tidak siap dinilai secara objektif, lebih baik mundur. Lelang jabatan ini bukan formalitas, tetapi pencarian pejabat yang benar-benar kompeten,” tegas Afirudin, saat ditemui awak media (@trimediasultra.com) usai kegiatan Pengukuhan Bunda PAUD se-Kabupaten Butur di Aula Kantor Bappeda, Rabu, 3 Desember 2025.
Seleksi ini digelar untuk mengakhiri kondisi birokrasi yang selama ini banyak diduduki pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Bupati menegaskan perlunya pejabat definitif dengan tanggung jawab jelas dan legitimasi penuh.
“Birokrasi tidak boleh berjalan setengah hati. Karena itu seleksi dilakukan agar jabatan tidak lagi diisi Plt yang kewenangannya terbatas,” ujarnya.
Afirudin memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan dengan standar objektif dan independen. Panitia seleksi melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan instansi provinsi, serta asesor profesional dari Universitas Diponegoro.
“Ini bukan tim seleksi ‘pesanan’. Semua keputusan berbasis regulasi dan kompetensi,” katanya.
Saat ditanya kemungkinan adanya tekanan politik dalam seleksi, Bupati menyampaikan sikap tegas, jika konflik kepentingan muncul, hanya ada dua pilihan: panitia seleksi mundur atau peserta yang mundur.
“Jabatan ini bukan hak waris, bukan hasil lobi. Ini murni kompetisi berbasis merit,” tegasnya.
Eks Ketua PERADI Sulta itu menyampaikan proses seleksi dilakukan terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Mulai dari pengumuman hingga tahapan ujian, masyarakat dipersilakan hadir untuk memastikan transparansi.
“Ini bagian dari kontrol sosial. Kami tidak menutup pintu penilaian publik,” kata Afirudin.
Para pejabat yang lolos nantinya wajib menandatangani pakta integritas sebagai ukuran komitmen kerja. Bupati memastikan akan melakukan evaluasi berkala.
“Tiga bulan, enam bulan, bahkan satu tahun akan kami evaluasi. Jika kinerja tidak sejalan dengan target dan visi daerah, evaluasi adalah konsekuensi,” jelasnya.
Afirudin menegaskan kembali bahwa seleksi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas birokrasi, bukan sekadar mengganti pejabat lama.
“Ini bukan soal siapa yang duduk, tapi siapa yang mampu bekerja,” tegasnya.
Akhir pernyataannya, Bupati mengajak seluruh peserta seleksi bersaing dengan sehat demi kemajuan Buton Utara.
“Tujuan kita satu: membangun Lipu Tinadeakono Sara menjadi daerah yang maju dan mandiri, bukan daerah yang terus bergantung pada transfer pusat.”(Adm/M2).
