ButonUtara, Trimediasultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara mengungkap penyebab utama menyusutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima daerah. Persoalan tersebut disinyalir kuat akibat lemahnya kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran secara tepat waktu.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Buton Utara bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar pada 8 Januari 2026. Anggota Komisi I DPRD Buton Utara, Muhammad Sairman Sahadia, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan gerak pembangunan.
“Walaupun kita berada dalam kondisi fiskal yang terbatas dan efisiensi keuangan, bukan berarti kita apatis dan berpangku tangan. Justru di situ kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif,” tegas Sairman.
Ia mengungkapkan, dalam proses harmonisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Buton Utara kerap dianggap masih memiliki ketersediaan anggaran. Persepsi tersebut muncul akibat laporan realisasi anggaran yang tidak disampaikan secara maksimal dan tepat waktu, sehingga berdampak langsung pada berkurangnya alokasi dana transfer, termasuk DAK.
“Akibat laporan yang tidak tertib, Buton Utara dianggap masih ada uangnya sehingga tidak diberikan tambahan anggaran. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Menurut Sairman, rapat kerja ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara DPRD dan OPD, sekaligus menyinkronkan perencanaan dan pelaksanaan program agar realisasi anggaran ke depan lebih optimal. Dengan realisasi yang baik dan laporan yang tepat waktu, ia meyakini alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dapat kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau tidak ada uang, maka kita harus mencari uang. Itulah fungsi OPD. DPRD ingin mengetahui strategi dan inovasi apa yang dilakukan OPD untuk memastikan program tetap berjalan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sairman juga mendorong pimpinan OPD agar lebih agresif membangun komunikasi dan jejaring, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah provinsi. Menurutnya, akses dan koneksi menjadi kunci penting dalam memperjuangkan tambahan anggaran bagi daerah.
“OPD harus lebih proaktif. Jika punya akses ke kementerian atau provinsi, segera dimaksimalkan. DPRD siap membantu dan mengawal, selama itu berdampak langsung pada kepentingan daerah,” pungkasnya.
Rapat kerja Komisi I DPRD ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola anggaran, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan fiskal Kabupaten Buton Utara.(Adm/M2).
