Jakarta, Trimediasultra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara (Butur) Muhammad Hardhy Muslim berharap agar Eksekutif dan Legislatif bersinergi dalam hal perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu diungkapkan saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Perencanaan Penganggaran melalui SIPD-RI di Sparks Life Hotel Jakarta, Kamis, 2 November 2023.
Jenderal Aparatur Sipil Negara (ASN) Butur itu mengatakan perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pasalnya, dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Eks kepala Inspektur Inspektorat Butur itu menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang.
“Disamping perencanaan, yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan daerah. Olehnya itu Pemda dan DPRD harus saling mendukung terkait penggunaan anggaran demi kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Menurutnya, perancanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan sinkron.
Ihwal hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas.
Dikatakannya, dalam penganggaran daerah, paradigama penilaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi satu satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran publik,
Eks Camat Kulisusu Utara (Kulut) itu menyampaikan perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,” jelasnya
Disamping perencanaan, lanjutnya, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya.
Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.
Pada kesempatan itu, dirinya sangat bersyukur dengan hadirnya salah satu perwakilan anggota DPRD Butur yang mengikuti Bimtek yakni Ketua Fraksi PDIP Fatriah. Sehingga pihaknya memiliki kesamaan persepsi tentang perencanaan penganggaran. Semoga, informasi yang diperoleh dapat ditransferkan kepada anggota DPRD lainnya,” ucapnya.
Menurutnya, kegiatan yang dimaksimalkan di jakarta selama dua hari telah menambah pengetahuan bagi para perencana dan juga telah menjawab kekhawatiran dalam penyusunan penganggaran pembangunan melalui SIPD-RI.
Karena, Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan dan dengan muda pihak Kementerian hadir memberikan informasi dan petunjuk yang dibutuhkan.
“Sepanjang Kita mengikuti petunjuk regulasi yang ada saya yakin program penganggaran pembangunan kita di daerah akan baik dan normal,” tutupnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Harmin Hari selaku Panitia penyelenggara menambahkan biaya besar yang dikeluarkan harus sepadan dengan peningkatan kualitas SDM yang diperoleh.
Kata Dia, istilah baru dalam tata kelola DAU, yakni DAU yang bersifat spesifik Grant atau telah ditentukan penggunaannya, bukan sebagai hak daerah yang patut dibanggakan,” jelasnya.
Menurutnya, pemberian DAU yang bersifat spesifik grant, merupakan sebuah penekanan pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi controlling terhadap penggunaan DAU oleh pemerintah daerah.
Sehingga belanja yang didanai dari DAU dapat dimaksimalkan untuk memenuhi pencapaian standar layanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah,” pungkasnya.
Sekdedar informasi, penutupan Bimtek dilakukan usai penyampaian materi tentang formulasi Dana Alokasi Umum serta PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja DAU yang ditentukan penggunaannya, yang dibawakan oleh Dian Putra selaku tim kerja DAU Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(adm/adv).
