ButonUtara,Trimediasultra.com – Kabupaten Buton Utara (Butur) menghadapi situasi darurat pelayanan pemerintahan setelah dua kantor strategis pemerintah daerah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Pendidikan, masih dalam kondisi tersegel pasca aksi unjuk rasa besar-besaran, Rabu (24/6/2026).
Pantauan trimediasultra.com, hingga Kamis (25/6/2026), aktivitas pelayanan di Kantor BKAD belum berjalan normal. Tidak terlihat pegawai melakukan aktivitas perkantoran seperti biasanya. Pintu kantor masih tertutup dengan tanda segel yang dipasang massa aksi.
Aksi penyegelan dilakukan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABDSI) Buton Utara.
Massa mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang disebut belum terealisasi dalam beberapa bulan terakhir.
Pasca aksi tersebut, sejumlah tulisan tuntutan yang sebelumnya menghiasi dinding Kantor BKAD telah dicat ulang sehingga tampak bersih. Namun, kondisi kantor masih belum kembali normal karena segel massa tetap terpasang.
Situasi serupa terjadi di Kantor Dinas Pendidikan Buton Utara. Aktivitas pelayanan pendidikan juga terhenti setelah kantor tersebut disegel oleh massa LSM Pemersatu Barisan Anti Korupsi (Perisai).
Di lokasi, sejumlah pesan tuntutan massa masih terlihat jelas di dinding kantor. Tulisan seperti “Kebijakan Amburadul”, “Guru dan Kepala Sekolah Jadi Korban”, “Copot Kadis Pendidikan”, serta “Bupati Harus Tegas” masih belum dihapus.
Selain segel, garis polisi (police line) juga masih terpasang di area Kantor Dinas Pendidikan menyusul insiden bentrokan antara dua kelompok massa saat aksi berlangsung.
Aksi di Dinas Pendidikan Buton Utara berlangsung dengan dua kelompok massa yang membawa tuntutan berbeda.
LSM Perisai mendesak pemerintah daerah segera menindaklanjuti Surat BKN Nomor 171/B.A1.04/SD/SK/V/2026 dan SK Bupati Buton Utara Nomor 124 Tahun 2026 yang membatalkan sejumlah keputusan pengangkatan kepala sekolah, yakni SK Nomor 1079, 1092, dan 1284 Tahun 2025.
Perisai menilai Dinas Pendidikan Buton Utara belum menjalankan keputusan pembatalan tersebut dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas.
Sementara itu, LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) membawa isu terkait dugaan persoalan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021–2024.
LIRA menyebut tuntutan mereka mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara dan Inspektorat terkait pengelolaan dana BOS.
Perbedaan sikap kedua kelompok tersebut kemudian memicu ketegangan di lokasi aksi. Aksi saling dorong terjadi hingga berujung dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan dua orang mengalami luka.
Kapolres Buton Utara, AKBP Totok Budi S., mengatakan pihak kepolisian telah berupaya mencegah terjadinya benturan sejak awal. Namun, situasi berkembang hingga terjadi dugaan penganiayaan.
“Itu terjadi karena ada dua massa yang berbeda pandangan. Satu kelompok ingin menyegel Dinas Pendidikan, sementara kelompok lainnya menolak. Terjadi saling dorong hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap salah satu korban,” kata Totok.
Kapolres menyebut dua orang menjadi korban dalam insiden tersebut, yakni LA dan LI. Salah satu korban, LA, sempat mendapatkan perawatan dan jahitan di puskesmas.
Namun, setelah kembali ke lokasi kejadian, kembali terjadi dugaan penganiayaan.
“Setelah LA mendapat perawatan dan dijahit di puskesmas, dia kembali ke lokasi. Kemudian terjadi lagi penganiayaan ke LI dengan menggunakan palu,” ujar Totok.
Pasca aksi yang berlangsung di dua lokasi berbeda tersebut, pelayanan publik di dua instansi pemerintahan itu belum berjalan seperti biasa.(Adm/M1).
